Galaknya Luhut saat Viral Tagar 'Indonesia Gelap' di Dunia Nyata dan Maya

KONTEKS.CO.ID - Tagar #IndonesiaGelap menjadi trending di media sosial sebagai bentuk kritik terhadap situasi politik dan ekonomi di Indonesia.

Kritik ini mendapat respons dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang menegaskan bahwa Indonesia masih berada di jalur yang baik meskipun menghadapi berbagai tantangan.

"Sebagai orang Indonesia, kita harus bangga. Kita sudah melakukan hal yang benar dan sejauh ini berjalan cukup baik," ujar Luhut dalam acara Economic Insight 2025 di Westin Hotel Jakarta, Rabu 19 Februari 2025.

Baca Juga: Nonton Streaming I Am Running Mate, Ada Yoon Hyun Soo, Lee Jung Sik, Choi Woo Sung

Menanggapi isu #IndonesiaGelap, Luhut menilai kritik tersebut tidak mencerminkan kondisi sebenarnya menurut pemerintah.

"Kalau ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap itu kamu, bukan Indonesia. Jangan terus-menerus mengklaim sesuatu yang tidak benar," tegasnya.

Luhut juga menepis anggapan bahwa Indonesia kekurangan lapangan pekerjaan. Ia membandingkan situasi ini dengan Amerika Serikat, yang juga menghadapi masalah pengangguran dan tunawisma.

Baca Juga: Belajar dari Kasus E-Fishery, IPO Mendorong Transparansi Perusahaan

"Banyak yang bilang lapangan pekerjaan di Indonesia kurang. Sebenarnya di mana yang kurang? Amerika juga menghadapi masalah serupa," katanya.

Sebagai contoh, Luhut menyebut program Government Technology (Govtech) yang dikelola oleh lebih dari 300 anak muda di PERURI.

"Coba lihat anak-anak muda yang bekerja di PERURI, mereka bangga menjadi bagian dari Indonesia. Mereka melihat masa depan dan merasa kemampuan mereka dimanfaatkan dengan baik," ungkapnya.

Baca Juga: Hadiah Tak Terduga! Kepala BPKP Hadiahi Prabowo Uang Kuno Bertandatangan Soemitro

Sebagai informasi, tagar #IndonesiaGelap muncul sebagai bagian dari demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah, termasuk isu ekonomi dan kebebasan berekspresi.