Berdasarkan UU No.2/2024, Jakarta ditetapkan tetap menjadi ibu kota sekaligus diarahkan menjadi kota global yang inklusif, dengan budaya Betawi sebagai identitas utamanya.
"Billboardnya, batas-batas kecamatannya, batas kotanya, akan kami beri dengan simbol-simbol Betawi karena ini memang undang-undang,” ujar Pramono.
Dia juga memastikan jika penguatan budaya Betawi tidak akan mengurangi karakter multikultural Jakarta. Sebab, transformasi sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di Jakarta juga merupakan hal yang penting.
Baca Juga: Ginting Lolos ke Babak Kedua Korea Open 2025 Usai Kalahkan Yoshi Tanaka
Di sisi lain, meski gini ratio sudah menurun, kesenjangan kaya-miskin masih terasa jelas.
"Di Republik ini hampir semua orang kaya mencatatkan pajak dan sebagainya di Jakarta, tetapi persoalannya adalah warga yang tidak mampu, yang kurang beruntung, juga sebagian besar ada di Jakarta,” jelasnya.
Jakarta juga didorong melakukan transformasi ekonomi. Sebab, birokrasi yang terlalu kaku harus diubah agar tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"APBD Jakarta di tahun 2025 ini besarnya kurang lebih Rp92 triliun. Tetapi saya tidak mau kita menggantungkan kepada APBD yang kelihatannya besar sekali. Bagaimana caranya? Maka harus merubah behavior, cara kerja,” pungkasnya.***
Artikel Terkait
JNE Resmi Buka Gerai di IKN, Layanan Logistik Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal
MSBI Adukan Dugaan Korupsi Pembangunan NTC IKN ke KPK, Minta Erick Thohir Diperiksa
Presiden Prabowo Tetapkan IKN Jadi Ibu Kota Politik Tahun 2028
Presiden Prabowo Putuskan IKN Jadi Ibu Kota Politik Tahun 2028, Seberapa Realistis Bakal Terwujud?
Puan Maharani Belum Dengar Dasar Presiden Prabowo Jadikan IKN Sebagai Ibu Kota Politik Pada 2028