KAMAKSI Desak Gubernur Pramono Anung Reformasi Birokrasi Pemprov DKI, Copot Kadis Parekraf dan Kadis PPKUKM

KONTEKS.CO.ID - Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk segera melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Salah satu langkah yang diminta adalah pencopotan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta, Andhika Permata, dan Kepala Dinas PPKUKM, Elisabeth Ratu Rante Allo.

Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menyebut keduanya diduga terlibat dalam praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang meresahkan publik.

"Gubernur harus bertindak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani," ujarnya dalam pernyataan resmi, Senin, 9 Juni 2025.

Baca Juga: Ivan Gunawan: Momen Paling Sedih Ketika Perjuangan Haji Telah Usai

Soroti Anggaran Event Abang None Jakarta

Andhika Permata dituding melakukan manipulasi dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Parekraf, termasuk dalam pelaksanaan ajang Pemilihan Abang None Jakarta 2024.

KAMAKSI menyoroti anggaran jumbo senilai Rp8,01 miliar yang mencakup honorarium narasumber, moderator, pembawa acara, hingga panitia.

Selain itu, terdapat tambahan Rp882 juta untuk kegiatan pemberdayaan Abang None dengan struktur pembiayaan yang serupa.

“Kami mendesak Kejaksaan Agung segera memeriksa Andhika, termasuk penelusuran kekayaannya yang tidak sebanding dengan laporan LHKPN,” tegas Joko.

Baca Juga: Waspada! Ini 13 Alasan CPNS Gagal Jadi PNS, Nomor 5 Sering Terlewat

Kegiatan lainnya, seperti penjilidan dokumen soft cover senilai Rp553 ribu, juga dinilai janggal.

Bahkan ada proyek terpisah senilai Rp17,5 juta yang dicurigai sebagai duplikasi anggaran dengan pola pengeluaran yang sama.

Dugaan Nepotisme dalam Perjalanan ke Paris

Tak hanya soal anggaran, KAMAKSI juga menyoroti dugaan nepotisme dalam perjalanan dinas ke Paris pada Mei 2025.