Prabowo Hapus Kuota Impor, Bagaimana Nasib Swasembada Pangan

KONTEKS.CO.ID – Meski tidak sesuai dengan komitmennya saat sidang kabinet pada Januari 2025, tapi rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus kuota impor komoditas strategis termasuk daging perlu diimbangi dengan sistem pengawasan yang ketat.

Menurut Peneliti Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) Pudjiatmoko, kebijakan itu dapat berdampak serius terhadap keberlanjutan program swasembada daging nasional.

Meski dalam jangka pendek kebijakan ini berpotensi menurunkan harga dan meningkatkan pasokan, dalam jangka panjang kebijakan ini dapat melemahkan kemandirian pangan jika tidak diimbangi dengan perlindungan terhadap sektor peternakan lokal.

Baca Juga: Petinggi Partai Demokrat Respons Pertemuan Prabowo-Megawati, Singgung Kemungkinan PDIP Merapat ke KIM Plus

Ahli Utama Medik Veteriner Kementerian Pertanian itu menilai penghapusan kuota impor berpotensi menekan produksi daging dalam negeri.

Harga daging impor yang lebih murah karena skala industri dan subsidi dari negara asal akan menyulitkan peternak lokal terutama yang berskala kecil dan menengah untuk bersaing.

Hal ini bisa menurunkan minat beternak dan mengancam populasi ternak nasional.

Kemudian insentif untuk investasi dan produksi lokal bisa melemah karena kemudahan memperoleh daging impor. Program pemerintah seperti hibah indukan dan pengembangan peternakan juga berisiko kehilangan momentum.

Baca Juga: KKB Bunuh 11 Warga Pendulang Emas di Papua Pegunungan, Dipanah hingga Ditembak

“Ketidakseimbangan pasar domestik dapat terjadi akibat masuknya daging impor secara masif, yang akan menekan harga daging lokal dan merugikan produsen dalam negeri,” ujar Pudjiatmoko dalam keterangannya pada Kamis, 10 April 2025.

Ditambahkan Pudjiatmoko, dominasi pelaku besar dalam rantai distribusi daging impor juga bisa memperlemah posisi pelaku usaha lokal dan menimbulkan ketergantungan jangka panjang terhadap produk luar negeri.

“Karena itu kebijakan impor terbuka hanya akan efektif jika disertai dengan perlindungan produsen lokal, pengaturan mutu impor, serta strategi swasembada yang fleksibel dan adaptif,” kata Pudjiatmoko.

Baca Juga: Aksi 'Piknik Melawan' Tolak UU TNI di Dekat Gedung DPR Dibubarkan Paksa Satpol PP, Negoisasi Buntu