Kolaborasi UMKM dan Usaha Besar Jadi Kunci Hadapi Tekanan Ekonomi Global

KONTEKS.CO.ID - Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Jakarta menggelar seminar nasional secara daring pada Rabu, 15 April 2026, dengan tema penguatan kolaborasi antara UMKM dan usaha besar di tengah tekanan ekonomi global.

Seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber seperti Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Kementerian UMKM Reghi Perdana, Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih, serta Dosen Sekolah Bisnis IPB University Mochamad Bahtiar, membahas tantangan global dan strategi penguatan kemitraan usaha.

Dalam paparannya, Reghi menyoroti meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat konflik geopolitik, khususnya yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

Menurutnya, konflik tersebut berdampak luas terhadap ekonomi global, mulai dari gangguan pasokan energi hingga stabilitas pasar keuangan.

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.504,3 Triliun per Februari 2026

Salah satu titik krusial adalah potensi gangguan di Selat Hormuz, yang menjadi jalur utama distribusi energi dunia.

”Selat Hormuz merupakan salah satu energy chokepoint paling strategis di dunia. Sekitar 20 juta barel minyak per hari atau hampir seperlima konsumsi minyak global melewati jalur ini. Jika terjadi gangguan di selat tersebut, maka pasokan energi dunia akan terganggu dan harga minyak berpotensi melonjak signifikan,” ujar Reghi.

Kenaikan harga energi, lanjutnya, berdampak langsung pada biaya logistik dan produksi, yang kemudian dirasakan oleh pelaku usaha, termasuk UMKM.

“Dampaknya mulai kita rasakan pada kenaikan berbagai komoditas bahan baku. Beberapa pengusaha UMKM melaporkan meningkatnya harga plastik, kemasan, serta biaya transportasi dan distribusi” kata Reghi.

Meski menghadapi tekanan, Reghi menilai kondisi global juga membuka peluang baru melalui kerja sama perdagangan internasional. Salah satunya adalah Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandatangani pada Februari 2026.

Baca Juga: Dewas Periksa Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK dalam Pengalihan Penahanan Yaqut

Selain itu, perjanjian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement juga membuka peluang penghapusan tarif ekspor hingga 0 persen untuk berbagai produk Indonesia.