Peta Baru Kekuasaan Kazakhstan Pasca-Referendum, Analis: Lebih Terpusat dan Terkontrol

KONTEKS.CO.ID - Kazakhstan kini telah memasuki fase baru dalam konfigurasi politiknya usai referendum konstitusi pada 15 Maret 2026 lalu.

Sebanyak 89 persen pemilih mendukung perubahan yang mencakup penghapusan sistem bikameral, pengaktifan kembali jabatan wakil presiden, serta penetapan bahasa Kazakh sebagai satu-satunya bahasa negara.

Berdasarkan jadwal, konstitusi baru Kazakhstan akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Perubahan ini dipandang sebagai kelanjutan dari dinamika politik yang telah berkembang sejak krisis Januari 2022 atau yang dikenal sebagai Qandy Qantar.

Baca Juga: Dilaporkan JK Soal Dugaan Fitnah Ijazah Palsu Jokowi, Rismon Sianipar Sebut Reproduksi AI, Tunjukkan Video Asli

Analis geopolitik Eurasia Strategi Institute, Fauzan Luthsa menilai, hasil referendum tersebut bukanlah kejutan.

Menurut Fauzan, arah perubahan sudah terbaca sejak gelombang protes nasional yang berujung pada restrukturisasi kekuasaan di tingkat elite negara.

"Peristiwa 2022 menjadi titik balik. Setelah itu, langkah-langkah politik yang diambil pemerintah menunjukkan pola penataan ulang sistem yang lebih terpusat dan terkontrol," kata penulis buku Minsk: Notes from the Heart of Eurasia ini dalam keterangannya, Sabtu 11 April 2026.

Fauzan menjelaskan, perubahan konstitusi tidak dapat dilihat sebagai langkah awal, melainkan sebagai formalisasi dari proses yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir.

Dia berpandangan, desain kelembagaan baru Kazakhstan lebih mencerminkan upaya membangun stabilitas dibanding sekadar perubahan normatif dalam sistem politik.

Baca Juga: Gantikan Prabowo, Sugiono Resmi Terpilih Sebagai Ketua Umum PB IPSI 2026-2030

Ia pun kemudian menyoroti penghapusan Senat dan penguatan jalur suksesi sebagai bagian dari strategi menjaga kesinambungan kekuasaan.

“Dalam konteks geopolitik, Kazakhstan berada di posisi yang sangat sensitif—di antara Rusia dan China. Stabilitas internal menjadi faktor kunci untuk menjaga kedaulatan dan menghindari intervensi eksternal," jelasnya.

Fauzan menilai, kebijakan seperti pembatasan LSM asing dan penegasan supremasi hukum nasional perlu dibaca dalam kerangka perlindungan terhadap tekanan eksternal, bukan semata sebagai penutupan diri.

Fauzan juga melihat, penguatan identitas nasional Kazakh tidak serta-merta menunjukkan pergeseran orientasi geopolitik. Menurutnya, langkah tersebut lebih bersifat simbolik.

“Bahasa Kazakh diperkuat, tetapi Rusia tetap menjadi lingua franca dalam administrasi. Kazakhstan juga masih terikat dalam EAEU dan CSTO. Ini menunjukkan pendekatan yang pragmatis,” tuturnya.