Kesepakatan Pengelolaan Bersama Blok Ambalat Didihkan Suhu Politik di Malaysia: Sabah Tolak Mentah-Mentah!

KONTEKS.CO.ID - Politisi Negara Bagian Sabah, Malaysia mempertanyakan kesepakatan Ambalat antara Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

Ia mempertanyakan apakah pihak Sabah telah diajak berkonsultasi mengenai rencana pembangunan bersama dengan Indonesia di wilayah perbatasan tersebut.

Ya, kesepakatan antara dua pucuk pimpinan negara ini membuat suhu politik di Malaysia semakin panas. Di mana ada desakan agar Anwar Ibrahim mundur dari kursi perdana menteri karena biaya hidup yang semakin mahal.

Baca Juga: Warganet Ngeluh Top-up GoPay Gagal Terus, Perusahaan Langsung Gelar Penyelidikan

Sabah Kecewa

Wakil Kepala Menteri Datuk Seri Jeffrey Kitingan menyatakan kekecewaannya atas pernyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini di Indonesia.

Di mana ia menyetujui pengembangan bersama wilayah maritim Ambalat yang disengketakan di dekat perbatasan laut Sabah.

Kitingan, yang juga merupakan Presiden Parti Solidariti Tanah Airku, mengatakan, akan menjadi penghinaan jika pengumuman tersebut dibuat tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah negara bagian.

Baca Juga: Mengenal Safhira Najma, Mahasiswi Baru Termuda di ITS: 'Na'-kana' dhari' Bangkalan, Usianya 15 Tahun

“Saya kecewa mengetahui hal ini juga terjadi. Ambalat selalu dianggap sebagai bagian dari perairan teritorial Sabah. Jika keputusan ini benar-benar dibuat tanpa berkonsultasi dengan Sabah, maka itu tidak baik. Itu cara lain untuk mengabaikan hak-hak Sabah. Dan kami membutuhkan penjelasan,” tegas Kitingan, mengutip Malay Post, Senin 4 Agustus 2025.

Ia akan meminta klarifikasi secara resmi dan akan mempertimbangkan untuk mengangkat masalah ini di Parlemen.

“Kami sedang dalam proses untuk mencari tahu, mulai sekarang hingga bulan depan. Mari kita lihat penjelasan apa yang diberikan terlebih dahulu," ujarnya.

Sebelumnya Anwar mengatakan Malaysia dan Indonesia harus melanjutkan pengembangan bersama wilayah Ambalat yang kaya minyak dan disengketakan di lepas pantai timur Sabah tanpa menunggu penyelesaian hambatan hukum dan peraturan.

Baca Juga: Telkom Tingkatkan Pemanfaatan Energi Terbarukan, Perkuat Langkah Menuju Net Zero Emissions

"Jika kita menunggu semuanya selesai, bisa memakan waktu puluhan tahun," ujarnya setelah berunding dengan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta.

Malaysia dan Indonesia memiliki klaim teritorial yang tumpang tindih atas blok laut Ambalat seluas 15.000 km persegi. Wilayah yang diyakini menyimpan cadangan minyak mentah yang signifikan.

Pada 2023, Wakil Menteri Luar Negeri Mohamad Alamin mengatakan, pembahasan Perjanjian Laut Sulawesi yang ditandatangani oleh Malaysia dan Indonesia pada Juni 2023 tidak akan dilakukan secara terbuka untuk menjaga sensitivitas masalah tersebut.

Sabah telah berjuang keras untuk mendapatkan kembali landas kontinen dan wilayah maritim teritorial, salah satu isu yang akan dibahas sebagai bagian dari hak negara dalam Perjanjian Malaysia 1963.

Baca Juga: Rupiah Menguat ke Level Rp16.401 per USD, Ini Faktornya

Sebelumnya, Kitingan mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Pertanahan (Sabah Cap.68), tanah yang terendam, termasuk dasar laut hingga landas kontinen, berada di bawah yurisdiksi Sabah. 

Tanah merupakan urusan negara berdasarkan Daftar Negara dalam Lampiran ke-9 Konstitusi Federal, yang mencakup penguasaan tanah, perizinan, dan lisensi untuk kegiatan pertambangan.

Oleh karena itu, ia mengatakan hak Sabah untuk mengelola dan memanfaatkan landas kontinennya, termasuk kepemilikan dan pengelolaan sumber daya minyak dan gas, seharusnya tidak terbantahkan.

Pada Agustus 2023, Menteri Utama Datuk Seri Hajiji Noor mengatakan, Sabah tetap teguh dalam menolak klaim Indonesia atas kedaulatan wilayah Ambalat di Laut Sulawesi.

Ia mengatakan pemerintah negara bagian akan terus mempertahankan Ambalat sebagai bagian dari wilayah Sabah dan Malaysia. ***