Arab Saudi Tegaskan Syarat Normalisasi dengan Israel adalah Palestina Merdeka dan Perang Gaza Berakhir

KONTEKS.CO.ID - Arab Saudi memperjelas posisinya terkait normalisasi hubungan dengan Israel. Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, menegaskan Riyadh tidak akan menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Israel kecuali dua syarat utama terpenuhi: terbentuknya negara Palestina yang berdaulat dan berakhirnya konflik di Gaza.

Pernyataan ini merupakan sikap paling eksplisit yang pernah disampaikan Riyadh, mengaitkan pengakuan terhadap Israel secara langsung dengan kemajuan menuju solusi dua negara.

Pangeran Faisal menyampaikan hal ini dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, di New York.

Konferensi pers tersebut digelar usai pertemuan tingkat tinggi internasional mengenai implementasi solusi dua negara, yang diselenggarakan bersama oleh Arab Saudi dan Prancis.

Baca Juga: Kantongi Restu Pangeran Mohammed bin Salman, Menag Yakin Kampung Haji Indonesia Segera Dibangun di Arab Saudi

Ketika ditanya apakah Arab Saudi akan mempertimbangkan ulang Abraham Accords—serangkaian kesepakatan diplomatik tahun 2020 yang menormalisasi hubungan Israel dengan beberapa negara Arab lain—sebagai prasyarat normalisasi, Pangeran Faisal menjawab, "Bagi Kerajaan, pengakuan (atas Israel) sangat terkait erat dengan pembentukan negara Palestina."

Ia menambahkan, "Kami tentu berharap bahwa konsensus jelas yang ditunjukkan hari ini—dan yang akan terus ditunjukkan besok—serta momentum menuju pembentukan negara Palestina dapat membuka ruang dialog mengenai normalisasi."

Namun, Pangeran Faisal menekankan pembicaraan mengenai normalisasi tidak mungkin dilakukan selama operasi militer Israel yang disebutnya sebagai 'genosida' masih berlangsung di Gaza.

Baca Juga: Israel Bom Rumah Direktur Rumah Sakit Indonesia: Dr Marwan Sultan, Istri, dan 5 Anaknya Tewas

"Dialog hanya bisa dimulai jika konflik di Gaza berakhir dan penderitaan rakyat Gaza teratasi," ujarnya.

"Karena tidak ada alasan, bahkan tidak ada kredibilitas, untuk membicarakan normalisasi di tengah kematian, penderitaan, dan kehancuran yang terus terjadi di Gaza."

"Kemudian kita perlu berbicara tentang pembentukan negara Palestina. Dan jika hal itu telah terwujud, maka tentunya kita bisa berbicara tentang normalisasi," ujarnya.***

---