Di Skotlandia, WhatsApp Dilarang untuk Urusan Pemerintahan, Kalau di Sini?

KONTEKS.CO.ID - Pemerintah Skotlandia resmi melarang penggunaan WhatsApp dan aplikasi perpesanan sejenis dalam urusan pemerintahan sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

Wakil Menteri Kate Forbes mengumumkan kebijakan ini di hadapan parlemen pada Rabu (18 Desember 2024), menyusul temuan dari tinjauan independen yang mengungkap adanya kelemahan dalam pengelolaan informasi melalui aplikasi perpesanan pribadi.

Larangan ini dipicu oleh hasil penyelidikan Covid-19 di Inggris, yang mengungkap bahwa sejumlah pesan penting antara pejabat dan menteri selama masa pandemi telah dihapus dari aplikasi WhatsApp.

Baca Juga: Cara Chat WhatsApp Tak Hilang saat Ganti HP Baru

Menanggapi hal ini, Forbes menegaskan bahwa pemerintah kini berkomitmen untuk menjalankan komunikasi resmi hanya melalui platform yang aman, terorganisir, dan bisa ditelusuri kembali.

“Komunikasi pemerintahan seharusnya berlangsung melalui sistem yang memenuhi standar keamanan, mudah diakses kembali, dan mendukung pertukaran informasi secara sah,” kata Forbes.

Dia juga menyampaikan bahwa mulai musim semi 2025, seluruh menteri dan staf diwajibkan menggunakan platform yang disetujui pemerintah seperti Microsoft Teams dan email. Selain itu, perangkat pribadi tidak lagi boleh digunakan untuk kepentingan kerja.

Tinjauan independen yang dipimpin oleh Emma Martins, mantan Komisioner Perlindungan Data dari Kepulauan Channel, menemukan bahwa penggunaan aplikasi perpesanan dalam urusan pemerintahan selama ini dilakukan secara tidak konsisten dan tanpa pemahaman yang memadai.

Baca Juga: Cara Agar Loading WhatsApp Web Lebih Cepat dan Lancar

Laporan tersebut menyoroti lemahnya praktik penyimpanan dan penghapusan pesan, serta risiko kebocoran data.

Forbes mengakui bahwa penggunaan WhatsApp saat masa pandemi bisa dimaklumi karena kondisi darurat.

Namun, pemerintah kini telah mengevaluasi praktik tersebut dan bertekad untuk menerapkan sistem yang lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam mengelola komunikasi pemerintahan.

Langkah ini menuai reaksi dari sejumlah anggota parlemen. Politikus Partai Konservatif, Sandesh Gulhane, menyebut larangan ini sebagai bukti bahwa penggunaan WhatsApp sebelumnya adalah kesalahan, dan mendesak penerapan segera tanpa harus menunggu musim semi.

Baca Juga: Fitur Baru WhatsApp: Terjemahan Langsung, Privasi Tetap Aman