Didik J. Rachbini Bongkar Sisi Gelap Pilkada Langsung: Mahal, Manipulatif dan Dikuasai Mesin

Ia menegaskan, Presiden Prabowo telah secara terbuka menyampaikan wacana tersebut dalam forum resmi partai politik.

“Sebelum Ketua Umum Golkar, usulan ini sudah disampaikan oleh presiden dalam pidatonya pada puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, 12 Desember 2024 yang lalu,” katanya.

Alasan Efisiensi dan Contoh Negara Tetangga

Menurut Didik, argumen utama pemerintah adalah efisiensi. Biaya ekonomi dan sosial pilkada langsung dinilai terlalu besar.

“Jadi usulan ini terus bergulir karena biaya ekonomi dan non-ekonominya sangat mahal dengan harapan pilkada berjalan lebih efisien. Presiden Prabowo memberi alasan praktik pemilihan tidak langsung juga telah dilaksanakan di berbagai negara, termasuk negara tetangga,” ujarnya.

Baca Juga: KPU Rilis Indeks Partisipasi Pilkada, Empat Provinsi Tertinggi, Mana Saja?

Ia mengutip langsung pandangan Presiden Prabowo soal praktik di negara lain.

“Saya melihat negara tetangga lebih efisien seperti Malaysia, Singapura, India, memilih anggota DPRD sekali, ya sudah DPRD itu yang memilih Gubernur dan Bupati. Menurut presiden sistem ini terlalu mahal. Dari wajah yang menang saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” kata Didik menirukan pernyataan Presiden.

AI, Buzzer, dan 'Alien' Baru Demokrasi

Namun, kritik paling tajam Didik justru diarahkan pada dampak teknologi dalam sistem pemilihan langsung.

Ia menilai demokrasi elektoral kini telah disusupi aktor-aktor non-manusia yang merusak proses deliberasi publik.

“Saya melihat komplikasi yang lain dari sistem pemilihan langsung pada masa teknologi IT dan AI sekarang ini. Selama dua dekade terakhir ini pemilihan langsung ditandai oleh keterlibatan Alien, AI, bots, buzzer dan barang asing lainnya, yang merusak sendi-sendi demokrasi,” tegasnya.

Baca Juga: Pakar Hukum Beberkan Cara MK Perluas Kewenangannya Sendiri: Tafsirkan Pilkada Hingga Tolak Pengawasan KY

Menurut dia, prinsip one man one vote menjadi ilusi ketika teknologi dikuasai segelintir elite.

“Karena itu, pemilihan langsung, meskipun bersifat one man one vote, terbuka menjadi alat eksploitasi dan manipulasi para elite di dalam demokrasi karena menguasai uang dan teknologi tersebut. Suara rakyat, yang berasal dari suara hati nurani dan keinginan manusia untuk memilih pemimpinnya,” paparnya.

Ekonom senior INDEF itu juga menyebut dialog demokrasi kini tenggelam oleh kebisingan mesin.