Didik J. Rachbini Bongkar Sisi Gelap Pilkada Langsung: Mahal, Manipulatif dan Dikuasai Mesin

KONTEKS.CO.ID - Wacana penghapusan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung kembali mengemuka dan memicu perdebatan publik.

Namun kali ini, kritik tidak hanya datang dari aspek biaya politik yang mahal, melainkan juga dari sisi yang lebih mendasar, yakni rusaknya sendi-sendi demokrasi akibat invasi teknologi, buzzer, hingga kecerdasan buatan (AI).

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini menilai, sistem pemilihan langsung semakin kehilangan esensinya sebagai sarana menyalurkan kehendak rakyat.

Baca Juga: Tegas, Partai Demokrat Tolak Usulan Ketum Golkar Bahlil Kembalikan Pilkada ke DPRD

Ia menyoroti bagaimana pilkada langsung telah berubah menjadi arena manipulasi elite yang menguasai modal dan teknologi.

“Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia menilai bahwa pemilihan langsung sangat mahal dan kembali mengusulkan agar khusus pilkada dilaksanakan secara tidak langsung,” ujar Didik membuka pandangannya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa sistem pemilihan tidak langsung juga bukan tanpa masalah.

“Namun tidak berarti bahwa pemilihan tidak langsung lalu bebas dari masalah karena hanya elite yang terlibat di dalam pemilihan tidak langsung tersebut,” katanya lagi.

Usulan Presiden dan Gelombang Penolakan

Didik mengingatkan bahwa gagasan mengembalikan pilkada ke DPRD bukanlah hal baru. Presiden Prabowo Subianto, menurutnya, telah lebih dulu melontarkan ide serupa.

“Bahkan setahun yang lalu, Presiden Prabowo Subianto juga sudah menyampaikan usulan agar pemilihan kepala daerah tidak diselenggarakan secara langsung namun kembali dilakukan oleh DPRD untuk menekan biaya politik dan banyak komplikasi sosial kemasyarakaan lainnya,” ungkapnya.

Baca Juga: Pilkada Via DPRD Dinilai Matikan Suara Publik di Tengah Keramaian Digital

Namun, usulan tersebut langsung menuai penolakan luas dari berbagai kalangan.

“Namun pada saat itupun banyak protes dan penolakan dari berbagai kalangan jika pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD seperti zaman pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto, itu akan menghilangkan hak pilih rakyat sekaligus memundurkan sistem demokrasi,” jelas Didik.