Gus Ulil Bongkar Pemicu Perpecahan di PBNU: Beda Pandangan Gus Yahya dan Gus Ipul Soal Konsesi Tambang

KONTEKS.CO.ID - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ulil Abshar Abdalla atau Gus Ulil membongkar apa yang sebenarnya terjadi terkait konflik di tubuh organisasi tersebut.

Diketahui, konflik yang terjadi memicu ketegangan antara Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang menjabat sebagai ketua umum dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Menurut Gus Ulil, konflik terjadi lantaran adanya perbedaan pandangan terkait pemilihan investor dalam pengelolaan konsesi tambang dari pemerintah kepada PBNU.

Baca Juga: Jangan Tunggu Sampai Soak, Ini 8 Tips Merawat Aki Mobil Agar Tetap Awet Tanpa Masalah

“Perbedaan pandangan antara Gus Yahya dan Gus Ipul (soal investor tambang) inilah yang membuat hubungan (Gus Yahya dan Gus Ipul) mereka bermasalah,” bongkar Ulil dalam perbincangan di Podcast Gaspol! Kompas.com, mengutip Sabtu, 29 November 2025.

Gus Yahya, kata Gus Ulil, menolak investor lama karena dianggap tidak memiliki posisi politik kuat di pemerintahan saat ini.

Gus Yahya, kata dia, lebih memilih ikut keinginan pemerintah dengan investor baru agar PBNU seirama dengan Presiden Prabowo Subianto.

“Daripada PBNU bertengkar dengan pemerintah, lebih baik kita ikut saja. Itu prinsip Gus Yahya,” ungkapnya.

Baca Juga: Sudah Disetujui Presiden Prabowo, Begini Hitung-hitungan UMP 2026 yang Perlu Karyawan Tahu

Namun, kata Gus Ulil, Gus Ipul justru keukeuh dengan investor lama yang sudah bekerja sama sejak era Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, Gus Ipul dan menilai tidak ada alasan mengganti pihak yang sudah berkomitmen dengan PBNU terkait konsesi tambang sejak awal.

"Karena sudah janjian dengan investor lama, ya kita ikut investor lama. Hanya saja secara politik, posisinya kurang oke sekarang," kata Ulil.

Sementara, lanjut Gus Ulil, jika PBNU terus bergandengan dengan investor lama akan timbul masalah terkait hubungan PBNU dengan pemerintah.

"Kalau kita jalan terus dengan investor lama ini bisa menimbulkan masalah dalam hubungan kita dengan pemerintah," sebutnya.