Kemendagri Instruksikan 3 Provinsi Optimalkan Dana Tak Terduga untuk Penanganan Bencana

KONTEKS.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan instruksi tegas kepada tiga provinsi yang tengah dilanda bencana hidrometeorologi parah.

Pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) diminta untuk segera mengoptimalkan penggunaan Dana Tak Terduga (DTT).

Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat proses penanganan tanggap darurat akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut.

Baca Juga: 7 Episode Anime Paling Sempurna di IMDb 2025, Rating Tinggi Banget sampai Hampir Mustahil!

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menjelaskan bahwa fleksibilitas anggaran sangat dibutuhkan dalam situasi kritis seperti ini.

Ia mendorong para kepala daerah untuk tidak ragu melakukan pergeseran anggaran dari pos lain menuju pos DTT jika diperlukan.

"Mudah-mudahan teman-teman di daerah dengan koordinasi ini dan seluruh kementerian bisa all out dalam menyiapkan sarana dan anggaran yang cukup," ujar Tomsi sebagaimana dikutip Konteks.co.id dari laman Tirto.id, Kamis 27 November 2025.

Baca Juga: BMKG: Siklon Tropis Senyar Punah, Waspadai MJO di Mandailing Natal dan Sumbar

Tomsi mengakui bahwa tantangan pengelolaan anggaran daerah di akhir tahun memang cukup berat. Menipisnya pos Belanja Tak Terduga (BTT) atau DTT seringkali menjadi kendala utama bagi pemerintah daerah dalam merespons bencana.

Namun, instruksi pemerintah pusat sudah jelas agar prioritas anggaran dialihkan untuk keselamatan warga dan penanganan dampak bencana.

"Ya, jadi kami juga sudah menurunkan tim di bawah pimpinan Dirjen Kemendagri untuk mendampingi daerah menghadapi kondisi tanggap darurat ini," tambah Tomsi menegaskan komitmen pendampingan pusat.

Baca Juga: Desain vivo S50 Terungkap, Daftar Geekbench Konfirmasi Snapdragon 8s Gen 3 dan RAM 16 GB

Pemerintah pusat sebenarnya telah memprediksi potensi cuaca ekstrem yang melanda wilayah Sumatera sejak dua pekan terakhir.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahkan telah mengeluarkan surat edaran dan menggelar rapat koordinasi sejak 18 November 2025 sebagai langkah antisipasi dini.