ICW Sebut 28 Yayasan Dapur MBG Terafiliasi Parpol, Paling Banyak Gerinda, Disusul PKS, PDIP, dan NasDem

KONTEKS.CO.ID – Indonesia Corruption Watch (ICW) sebut sebanyak 28 yayasan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) terafiliasi partai politik (parpol).

Peneliti ICW, Seira Tamara di Jakarta pada pekan ini,mengungkapkan, dari angka itu, mayoritas dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terafiliasi dengan Partai Gerindra.

"[Gerindra] adalah partai dengan jumlah terbanyak yang punya afiliasi di yayasan kepemilikan SPPG," kata Seira.

Baca Juga: Soal Dapur MBG 2025, 264 SPPG Tak Siap: Kementerian PU Fokus Bangun 222 Lokasi dengan Kontrak Rp1,23 T

Rincian 28 yayasan tersebut yakni Partai Gerindra sebanyak tujuh yayasan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 5, Partai Amanat Nasional (PAN) 4, PDIP 3, NasDem 3, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2, Partai Berkarya 2, dan Hanura 2.

Adapun Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, dan Partai Swara Rakyat Indonesia, masing-masing memiliki afiliasi 1 yayasan.

Ia menjelaskan, afiliasi yayasan dengan satu parpol itu karena pendiri atau pengurus yayasannya adalah pengurus atau anggota parpol. 

Baca Juga: Kontroversi 41 Dapur MBG Dikuasai Anak Wakil Ketua DPRD, BGN: Sudah Jalan, Masa Dihentikan

Afilasi juga karena pengurus yayasan sempat diusung partai politik pada pemilu legislatif (pileg) DPR atau DPRD. 

Sedangkan untuk jumlah pengurus atau anggota yayasan mitra MBG yang terafiliasi dengan parpol sebanyak 43 orang, sebanyak 4 orang di antaranya adalah anggota DPR RI atau DPRD aktif.  

"Jumlahnya lebih banyak arena di satu yayasan itu bisa jadi ada lebih dari satu individu yang punya afiliasi terhadap partai politik," ujarnya.

Baca Juga: Ayah-Anak Sultan! Yasika Aulia Dominasi 41 Dapur MBG, Kekayaan Yasir Machmud Tembus Rp92 Miliar

Seira menjelaskan, data tersebut berdasarkan hasil pemantauan pihaknya terhadap 102 SPPG yang dilakukan secara acak (random) pada Oktober–November 2025 di seluruh Indonesia.

ICW, kata Seira, mendapatkan data yayasan mitra MBG dari laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum).