Kontroversi 41 Dapur MBG Dikuasai Anak Wakil Ketua DPRD, BGN: Sudah Jalan, Masa Dihentikan

KONTEKS.CO.ID - Sorotan tajam publik terhadap dugaan praktik nepotisme atau dinasti kecil dalam pengelolaan proyek nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Selatan, akhirnya mendapat respons dari pemerintah pusat.

Meski menuai kontroversi karena dikuasai oleh keluarga pejabat daerah, Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk tetap mempertahankan operasional 41 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di bawah kendali Yasika Aulia Ramadhani, putri dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Yasir Machmud.

Keputusan pragmatis ini disampaikan oleh Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, usai rapat terbatas dengan Presiden di Istana Negara, Kamis, 20 November 2025.

Baca Juga: KPK Bawa Oleh-Oleh Penting Kasus Minyak Mentah Petral dari Singapura

Nanik menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengambil langkah drastis untuk menutup puluhan dapur tersebut.

Alasannya murni karena pertimbangan kemanusiaan dan keberlangsungan program yang sudah terlanjur beroperasi melayani anak-anak sekolah.

"Ya nggak lah (dihentikan). Kan sudah jalan, masa dihentikan? Nanti gimana anak-anak yang terima manfaat,” ujar Nanik kepada wartawan mengutip, Jumat 21 November 2025. 

Nanik bahkan meminta masyarakat untuk menyudahi perdebatan mengenai kasus di Sulawesi Selatan ini. Ia menilai hal tersebut sudah terjadi di masa lalu dan kini fokus BGN hanyalah memastikan anak-anak mendapatkan hak makannya.

BGN seolah meminta publik memaklumi situasi ini demi kepentingan yang lebih besar, meskipun aroma penguasaan proyek oleh satu keluarga pejabat sangat menyengat.

Skala penguasaan proyek oleh keluarga Yasir Machmud ini memang mencengangkan. Viralnya kasus ini bermula dari unggahan media sosial yang mengungkap bahwa Yasika Group membawahi 41 titik dapur SPPG.

Baca Juga: Bareskrim Polri Gulung 2 Jaringan Pinjol Ilegal: Teror dan Sebar Foto Editan Tak Senonoh Korban

Kekuatan politik di balik bisnis ini kian terlihat nyata ketika peluncuran 10 dapur baru mereka di Kabupaten Bone dihadiri oleh deretan pejabat teras, mulai dari Wakil Gubernur, Ketua DPRD, hingga sang ayah yang menjabat Wakil Ketua DPRD Sulsel.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mencoba menepis tuduhan adanya permainan dalam pemberian izin. Ia berdalih bahwa sistem pendaftaran BGN berbasis portal elektronik yang buta terhadap latar belakang pemohon.

"BGN tidak kenal siapa yang ajukan karena berbasis portal dengan mengedepankan profesionalisme," klaim Dadan.