DPR Ungkap SPPG Polri Diduga Depak Dapur Masyarakat di Grobogan dan Brebes

KONTEKS.CO.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, kini justru ternoda oleh laporan praktik saling sikut di lapangan.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola oleh masyarakat, yang telah lebih dulu bekerja sama dengan sekolah, diduga kuat didepak atau disingkirkan secara paksa.

Ironisnya, pihak yang dituduh melakukan pengambilalihan lahan ini adalah SPPG yang dikelola oleh unsur Kepolisian.

Baca Juga: PHK Massal di Depan Mata, WIKA Kaji Likuidasi Anak Perusahaan Usai Terlilit Utang Rp48 Triliun

Keresahan di tingkat akar rumput ini diangkat secara blak-blakan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu, 12 November 2025.

Yahya mengungkap adanya benturan serius di lapangan, di mana SPPG Polri dituduh bergerilya ke sekolah-sekolah untuk mengambil alih daftar penerima manfaat yang seharusnya dilayani oleh SPPG masyarakat.

Dampak dari dugaan perebutan lahan ini sangat merugikan para pengelola dapur komunitas yang telah lebih dulu bekerja.

Yahya menyebut laporan spesifik ini datang dari dua kabupaten di Jawa Tengah, yakni Grobogan dan Brebes.

Baca Juga: Pulang Kampung ke Belanda, Eliano Reijnders Reunian Bareng Mantan Rekan di PEC Zwolle

"Jadi, SPPG yang sudah kerja sama dengan sekolah, ini disuruh pindah oleh polisi,” ujar Yahya di Senayan.

Dengan adanya perebutan ini, para pelaku UMKM atau koperasi lokal yang telah berinvestasi kini kehilangan jatah pasokan mereka.

Lebih jauh, Yahya menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan wewenang atau relasi kuasa yang timpang dalam proses perebutan lahan ini.

Ia sangat khawatir masyarakat pengelola SPPG sipil tidak berani melawan karena ditakut-takuti oleh aparat yang seharusnya melindungi.

Baca Juga: Pulang Kampung ke Belanda, Eliano Reijnders Reunian Bareng Mantan Rekan di PEC Zwolle