DPR Ungkap SPPG Polri Diduga Depak Dapur Masyarakat di Grobogan dan Brebes

"Jadi kalau polisi yang datang, masyarakat takut pak. Apalagi kalau ditakut-takuti pakai seragam," katanya.

Situasi ini dinilai sangat merisaukan karena mencederai semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang justru menjadi salah satu tujuan utama program MBG.

Dalam rapat tersebut, Yahya Zaini secara khusus menodong Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, yang kebetulan memiliki latar belakang dari Polri, untuk segera turun tangan.

"Jadi ini Pak Sonny tolong, karena Pak Sonny dari Polri, tertibkan pak,” kata Yahya.

Menanggapi kritik keras tersebut, Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan jawaban yang mengejutkan.

Baca Juga: Desain Seri Honor 500 Resmi Dibocorin Pabrikan, Begini Wujudnya

Ia secara tidak langsung membenarkan bahwa praktik rebutan ini memang terjadi dan bukan hanya di dua daerah yang dilaporkan DPR.

Dadan mengakui bahwa konflik horizontal antar-dapur ini adalah masalah serius yang terjadi di berbagai tempat.

"Gini, itu kan tidak terjadi di situ (saja), tempat lain juga demikian," kata Dadan.

Kegaduhan akibat rebutan penerima manfaat inilah yang, menurut Dadan, menjadi alasan utama BGN akhirnya merilis Petunjuk Teknis (Juknis) MBG edisi ketiga.

Aturan baru ini diharapkan dapat menjadi penengah dan mengatur pembagian wilayah secara adil, sehingga SPPG Polri tidak lagi memakan jatah SPPG masyarakat yang seharusnya diberdayakan oleh program ini.***