Kritik Keras Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Ini Pernyataan Sikap GUSDURian

KONTEKS.CO.ID - Kritik keras terkait penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2, Soeharto datang dari Jaringan pencinta KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yakni, GUSDURian.

Direktur GUSDURian yang juga putri Gus Dur, Alissa Wahid mengatakan, gelar terhadap Soeharto tersebut merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi.

"Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan sebuah pengkhianatan pada demokrasi, khususnya terhadap gerakan reformasi yang telah menumbangkan rezim otoritarianisme yang korup,” tegas Alissa Wahid dalam keterangannya, Senin 10 November 2025.

Baca Juga: HyunA Pingsan di Atas Panggung Waterbomb Macao 2025, Tulis Pesan Haru untuk Penggemar!

Gelar pahlawan kepada Soeharto itu, kata dia, membuka kembali luka dari salah satu bab paling kelam dalam sejarah bangsa ini.

Lantaran itu, dia pun mempertanyakan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto yang disebutbya berkuasa secara otoriter sebagai Presiden RI selama 32 tahun.

Alissa mengakui, Soeharto memiliki jasa dalam perjuangan kemerdekaan, pembangunan, dan swasembada pangan.

Soeharto, juga dianggap mampu menjaga stabilitas politik dan ekonomi, memori kolektif bangsa justru menunjukkan hal sebaliknya.

Baca Juga: Kejagung Sebut Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Minyak Mentah Petral Sudah Naik Penyidikan

"Selama berkuasa, Soeharto terlibat dalam berbagai tindakan yang mencederai nilai-nilai kepahlawanan,” ujarnya.

Dia menyebutkan, selama 32 tahun masa rezim Orde Baru terjadi sejumlah dosa besar terhadap demokrasi.

"Mulai dari pelanggaran hak asasi manusia, praktik korupsi, represi politik, hingga kebebasan sipil politik,” katanya.

Alissa menilai, Soeharto tidak memenuhi syarat integritas moral dan keteladanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Lantaran itu, GUSDURian menyatakan sikap terkait pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.