China Bela Proyek Whoosh, Soroti Manfaat Publik Selain Keuntungan Finansial

KONTEKS.CO.ID - Pemerintah China memberikan tanggapan terkait perdebatan soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, di tengah rencana Indonesia melakukan restrukturisasi utang.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menekankan bahwa proyek kereta cepat harus dinilai tidak hanya dari angka keuangan, tetapi juga dari manfaat bagi publik.

“Selain melihat indikator ekonomi, manfaat publik dan imbal hasil secara menyeluruh juga penting diperhatikan,” kata Guo dalam konferensi pers di Beijing yang dilansir Selasa, 21 Oktober 2025.

Baca Juga: BGN Pastikan Perpres MBG Rampung, Fokus Menu Sehat dan Aman bagi 82,9 Juta Penerima 

Kerjasama China-Indonesia Diperkuat

Guo menambahkan, kedua negara sangat menekankan pengembangan proyek ini. Otoritas dan perusahaan terkait telah menjalin koordinasi intens untuk memastikan operasional kereta cepat berjalan aman dan stabil.

China siap mendukung Indonesia agar kereta cepat berkualitas tinggi ini berperan lebih besar dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan konektivitas regional.

“Kereta cepat ini telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang dalam dua tahun beroperasi dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, serta lapangan kerja di sepanjang jalur,” ujar Guo.

Baca Juga: Sejarah Baru! Biodata Sanae Takaichi, PM Perempuan Pertama Jepang dan Karier Politiknya

Di sisi lain, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menyebut KCIC menjadi “bom waktu” bagi perusahaan setelah laporan keuangan semester I 2025 mencatat kerugian sekitar Rp1,6 triliun.

Sepanjang 2024, jumlah penumpang hanya mencapai 6 juta orang dengan tarif rata-rata Rp250 ribu per tiket, sehingga pendapatan tahunan belum menutupi biaya operasi.

Skema Pendanaan dan Utang Whoosh

Proyek Whoosh menelan biaya total 7,26 miliar dolar AS, termasuk pembengkakan sebesar 1,21 miliar dolar AS.

Mayoritas pendanaan diperoleh dari pinjaman China Development Bank (CDB) sebesar 75 persen, dengan sisa 25 persen berasal dari modal pemegang saham. Konsorsium BUMN Indonesia, PT PSBI, memegang 60 persen saham, sedangkan pihak China 40 persen.

Baca Juga: Purbaya Yudhi Sadewa Tegaskan Stabilitas Fiskal Jadi Prioritas Saat Temui Fund Manager