Proyek Whoosh Jadi 'Monster' Fiskal 99,9 Persen Sarat Korupsi, Anthony Budiawan: Inilah Sesatnya Jokowi!

KONTEKS.CO.ID - Skandal proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali mencuat setelah ekonom Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan mengungkap sejumlah kejanggalan yang selama ini dianggap wajar.

Ia menilai proyek ambisius warisan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu kini menjelma menjadi beban fiskal "raksasa" dengan bunga mencapai Rp2 triliun per tahun, tanpa arah penyelesaian yang jelas.

“Inilah sesatnya Jokowi,” ujar Anthony Budiawan dalam podcast Madilog di channel YouTube Forum Keadilan TV, yang tayang pada Senin, 20 Oktober 2025.

Baca Juga: Dugaan Markup Proyek Whoosh 'Mengerikan', Ekonom Sebut Pembengkakan Biaya Tak Wajar Harus Diselidiki

"Jadi mencari, selalu mencari pembenaran. Dan setelah itu kalau dia sudah dapat, maka kemudian dia akan dengan mudah melepas tangan. Nah yang ini tidak ada, tidak bisa, dan kita tahu semuanya banyak yang menolak," timpal Anthony.

Lebih lanjut Anthony menilai keputusan-keputusan besar di balik proyek Whoosh bukan hasil kajian matang, melainkan upaya mencari pembenaran atas proyek yang sejak awal tak visibel secara ekonomi.

Ia mencontohkan tender yang melibatkan Jepang hanya untuk menaikkan harga, serta pinjaman dari China dengan bunga 2,2 persen per tahun atau 20 kali lipat lebih mahal dari bunga Jepang yang hanya 0,1 persen.

Kenaikan biaya proyek dari USD5,8 miliar menjadi USD7,2 miliar disebut Anthony sebagai salah satu indikator lemahnya transparansi dari proyek ambisius ini.

“Ini bukan business as usual. Ini harusnya masuk ranah audit investigasi,” tambah Anthony.

Baca Juga: P3S Desak KPK dan Kejagung Usut Mark up Proyek Kereta Cepat Whoosh dan Periksa Jokowi

Lebih jauh, lulusan Erasmus University, Rotterdam ini mengungkap dalam salah satu sidang di China sempat muncul dugaan aliran dana ke pejabat Indonesia. Namun menurutnya masih perlu pembuktian, agar kemudian tidak menjadi fitnah.

Jika benar ada praktik mark up, kata dia, seharusnya beban itu ditanggung pihak yang diuntungkan, bukan negara. Namun, hingga kini audit menyeluruh belum dilakukan.

Proyek yang awalnya diklaim sebagai lompatan teknologi itu kini justru menjadi beban PT KAI. Target penumpang jauh dari proyeksi, biaya operasional melonjak, dan bunga pinjaman terus menekan arus kas perusahaan.