KONTEKS.CO.ID – Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, mengatakan, Joko Widodo (Jokowi) dan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) ngotot proyek kereta cepat Whoosh harus jalan dan manggandeng China.
"Dia dan Jokowi yang ngotot kerera cepat ini terlaksana," kata Jerry di Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025.
Ngototnya mereka agar proyek Whoosh terlaksana dan bekerja sama dengan China karena diduga ada keuntungan yang besar.
"Biasa, dia ngotot lantaran ada keuntungan besar dan ada dugaan mark up anggaran," ujarnya.
Bahkan, lanjut Jerry, untuk menggolkan proyek kereta cepat Whoosh ini digandeng sejumlah influencer untuk mendengungkan berbagai hal positif.
"Bahkan saat peresmian, ada influencer yang bersama LBP dan diduga proyek ini di-mark up 3 kali lipat dari US$17 juta per kilometer jadi US$52 juta di Indonesia," ujarnya.
Ia menyampaikan, Ignasius Jonan dipecet dari menteri perhubungan (Menhub) karena menolak proyek pembangunan Whoosh.
"Mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sudah menolak proyek ini tapi LBP dan Jokowi ngotot," ujarnya.
Atas dasar itu, lanjut Jerry, Jokowi dan LBP harus membayar utang Whoosh lantaran merekalah yang ngotot proyek ini harus dijalankan.
P3S mendukung sikap Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menolak membayar utang Whoosh menggunakan APBN.
"Utang kereta cepat ini yang membengkak dan total nilainya mencapai US$7,2 miliar atau setara Rp116,5 triliun," ujarnya.***
Artikel Terkait
Kereta Cepat Whoosh, Anggota Komisi XI DPR: Megawati Sudah Peringatkan Jokowi
Diminta KPK Lapor Dugaan 'Mark Up' Proyek Whoosh, Mahfud MD: Agak Aneh!
P3S Desak KPK dan Kejagung Usut Mark up Proyek Kereta Cepat Whoosh dan Periksa Jokowi
KPK Respons Mahfud MD yang Sebut Laporan Mark Up Whoosh Aneh
Jubir Kementerian Luar Negeri China Jawab soal Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Whoosh