Luhut Usul Kemenkeu Kucurkan Rp50 Triliun ke INA, Purbaya: Jangan Buat Beli Obligasi Lagi

KONTEKS.CO.ID – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyalurkan dana sebesar Rp50 triliun setiap tahun ke Indonesia Investment Authority (INA).

Tujuannya untuk memperkuat investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Luhut, langkah tersebut dapat menjadi penggerak baru ekonomi Indonesia jika dijalankan secara konsisten.

Dalam pandangannya, dana yang selama ini mengendap di Bank Indonesia (BI) bisa dimanfaatkan lebih produktif melalui lembaga investasi negara tersebut.

Baca Juga: Kekasih Beberkan Perjuangan Ammar Zoni di Sel Tikus: Kasus Lama yang Kini Diungkit Lagi

Target Leverage Capai Rp1.000 Triliun dalam 5 Tahun

Luhut menjelaskan, jika investasi sebesar Rp50 triliun dikucurkan setiap tahun, maka total dana bisa berkembang menjadi Rp1.000 triliun dalam lima tahun.

“Kalau kita leverage dana itu, potensinya luar biasa besar,” ujarnya dalam diskusi ekonomi memperingati satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang dilansir pada Jumat, 17 Oktober 2025.

Ia menambahkan, dana tersebut dapat menjadi magnet bagi peningkatan foreign direct investment (FDI) ke Indonesia, sekaligus memperkuat peran INA dan Danantara sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.

Selain investasi negara, Luhut juga menilai sektor swasta dan investor asing memiliki peranan besar dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintah.

Baca Juga: CEO Lokataru Tuntut Bebas dari Rutan di Sidang Praperadilan, Proses Penahanan Dianggap Cacat Prosedur

Purbaya Kritik Penggunaan Dana untuk Obligasi

Menanggapi usulan Luhut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan catatan tegas. Ia menilai, penyaluran dana ke INA harus disertai arah investasi yang jelas agar tidak hanya berputar di instrumen pasif seperti obligasi.

“Saya nggak mau kasih uang ke sana kalau dipakai beli bond lagi. Mending saya kurangi bond saya,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Jumat 17 Oktober 2025.