• Sabtu, 18 April 2026

Di Tengah Desakan untuk Berhenti, Ketua DEN hingga DPR RI Masih Bertekad Lanjutkan Program MBG

Photo Author
Firman Ramadhan, Konteks.co.id
- Sabtu, 4 Oktober 2025 | 16:12 WIB
Bukan untuk dihentikan, DEN hingga DPR RI sepakat ada perbaikan MBG. (Instagram/badangzinasional.ri)
Bukan untuk dihentikan, DEN hingga DPR RI sepakat ada perbaikan MBG. (Instagram/badangzinasional.ri)

KONTEKS.CO.ID - Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu agenda prioritas besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan target ambisius mencapai 82,9 juta penerima manfaat dan anggaran triliunan rupiah, MBG diharapkan mampu memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Namun, perjalanan program ini tak selalu mulus.

Baca Juga: 300 BTS 4G LTE dan Hyper 5G Amankan Konektivitas di MotoGP Mandalika 2025

Sejumlah kasus keracunan makanan MBG di beberapa daerah sempat mengguncang publik hingga memunculkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).

Desakan agar program ini dihentikan pun bermunculan dari berbagai pihak yang menilai pelaksanaannya belum siap.

Di tengah tekanan itu, pemerintah tampak tidak goyah.

Sejumlah pejabat tinggi justru menegaskan bahwa MBG tidak akan dihentikan, melainkan diperbaiki dan dievaluasi secara menyeluruh.

Baca Juga: Spesifikasi Polytron G3, Mobil Listrik SUV Murah Ramah Lingkungan yang Siap Jadi Penantang Wuling dan BYD

Luhut: “Jangan Pesimis, Barang Baru Pasti Ada Kurang”

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menjadi salah satu tokoh yang paling vokal menolak penghentian MBG.

Ia menilai program ini memiliki dampak positif besar, meski masih banyak kekurangan di tahap awal pelaksanaan.

“Ya nggak usah dihentikan, kita lihatnya bagus kok, apanya yang dihentikan,” kata Luhut di kantor DEN, Jakarta, usai bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada Jumat, 3 Oktober 2025.

Baca Juga: AS Minta Indonesia Serius Selidiki Kontaminasi Radioaktif dalam Ekspor Udang dan Rempah ke AS

Menurutnya, pelaksanaan MBG adalah proses panjang yang perlu waktu dan evaluasi, bukan keputusan reaktif karena satu dua insiden.

Luhut juga menyinggung soal mental terburu-buru dalam menilai program baru.

Ia mengibaratkan masyarakat sering ingin hasil cepat, padahal kebijakan sebesar MBG butuh adaptasi dan penyesuaian.

“Kita kadang pengin cepat buahnya seperti gigit cabai langsung pedas, ya nggak bisa begitu,” ujarnya.

Baca Juga: AS Terapkan Syarat Baru untuk Impor Udang dan Rempah dari Indonesia

Meski mengaku prihatin atas kasus keracunan, Luhut menekankan bahwa semua proses perbaikan sedang berjalan.

Ia yakin MBG akan semakin baik jika semua pihak fokus pada solusi, bukan pada kritik berlebihan.

Puan Maharani: Evaluasi Total, Bukan Dihentikan

Dari pihak legislatif, Ketua DPR RI Puan Maharani turut menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap MBG.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Rat Nugra

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X