Skandal Pendamping Desa, Eks Intel Bongkar Pemberhentian Ribuan Tenaga oleh Menteri Desa

"Jelas-jelas mereka mendapatkan kuota, karena ketika surat dari DPD partainya menteri desa mencuat, saya tidak yakin," terang Sri Radjasa.

Baca Juga: Pemerintah Samakan Antrean Haji Seluruh Daerah di Indonesia Jadi 26,4 Tahun

"Karena kebijakan pemutusan kontrak itu ternyata tidak berlaku, dan mereka-mereka yang ikut caleg 2024 dari partai itu, tetap tidak diputus kontraknya," ia menambahkan.

Sri Radjasa: Jangan Sampai 35.000 Pendamping Desa Jadi Korban

Sri Radjasa menyerukan agar persoalan skandal pemutusan pendamping desa ini, harus didengar oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

Ia menduga adanya penyelewengan kekuasaan dalam kebijakan pendamping desa yang diterapkan Menteri Yandri.

“Jangan sampai 35.000 pendamping desa ini menjadi korban kebijakan sepihak. Kalau tidak dihentikan, saya akan terus berupaya sampai Presiden untuk memecat Yandri Susanto,” ujar Sri Radjasa.

Baca Juga: Freeport-McMoran Bantah Sudah Sepakat dengan Pemerintah Indonesia soal Pelepasan Saham 12 Persen

Di sisi lain, Sri Radjasa menilai persoalan ini berpotensi masuk kategori korupsi kebijakan karena merusak sistem dan keadilan.

“Ini bukan akhir. Saya akan terus bersuara sampai persoalan ini benar-benar diselesaikan,” ia menutup pernyataan.*