KPK Ungkap Alasan Tak Periksa Biro Perjalanan Kasus Korupsi Kuota Haji di Jakarta

KONTEKS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan mayoritas biro perjalanan yang bermasalah terkait dugaan kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024 berada di Pulau Jawa.

KPK bahkan telah memeriksa biro perjalanan di Jawa Timur yang dianggap bermasalah karena diduga terlibat perkara ini.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sebaran mayoritas biro perjalanan itu ada di wilayah Jawa Barat hingga Jawa Timur.

Baca Juga: Skandal Naturalisasi, FIFA Sanksi Berat FAM dan 7 Pemain Malaysia

"Selain Jatim yang ada sebarannya paling banyak, ya, yang paling banyak itu dekat-dekatnya di Jawa Barat. Kemudian di Jawa Tengah. Yang (biro perjalanan) besar-besar gitu,” kata Asep kepada wartawan mengutip Sabtu, 27 September 2025.

Meski demikianm ada juhga daerah lain seperti Sulawesi Selatan. Namun, dia tidak mengungkapkan jumlah biro perjalanannya.

Hal itu pula yang menjadi alasan KPK memeriksa pimpinan biro perjalanan itu di Jawa Timur.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Respons Santai Rupiah Melemah: Minggu Depan Juga Udah Balik

“Kalau dipanggil ke sini (Jakarta) juga akan tidak efektif kalau misalkan banyak. Di Jatim misalkan, banyak kalau kita panggil ke sini,” ujarnya.

Asep menyebut, pemeriksaan di wilayah memudahkan penyidik untuk meminta bukti tambahan kepada para pihak yang diperiksa.

“(Misalkan) ada ini nggak, faktur atau apa, brosur dan lainnya, ‘waduh nggak bawa, pak’, pulang kan jauh,” kata Asep.

"Tapi kalau didatangi ke sana sekaligus kita bisa minta dokumen-dokumen yang ada di sana,” imbuhnya.

Baca Juga: Polda Metro Bongkar Jaringan Narkoba Asal Malaysia, 24,6 Kg Sabu dalam Kemasan Durian Disita

Penyidik, kata Asep, juga bisa langsung melakukan penggeledahan jika ada kebutuhan.