KONTEKS.CO.ID - Pemerintah didesak menyetop program makan bergizi gratis (MBG) untuk sementara.
Desakan itu disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil atau Koalisi Kawal MBG. Mereka meminta adanya evaluasi total program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu.
Menurut Peneliti Indonesia Corruption Watch, Eva Nurcahyani, penyetopan program agar tak menimbulkan kerugian yang lebih besar di masyarakat.
Baca Juga: Politisi senior Romahurmuziy Sebut 99 Persen Pejabat Itu Korup, Pembedanya Cuma Nasib dan Sedekah
"Pemerintah harus segera menghentikan pelaksanaan MBG agar tidak terus menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat," kata Eva kepada wartawan di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Selasa 23 September 2025.
Eva berpandangan, pelaksanaan MBG sejauh ini memiliki tata kelola yang buruk dan minim akuntabilitas.
Di lapangan, terjadi hal yang berulang kali merugikan masyarakat imbas maraknya kasus keracunan.
"Setelah dihentikan, diperlukan evaluasi total yang melibatkan publik, terutama siswa, guru, orangtua dan kelompok masyarakat sipil," ujarnya.
Menurut Eva, evaluasi total itu sangat penting untuk memastikan perencanaan program yang lebih matang dengan mekanisme pengawasan yang independen, transparan, dan akuntabel ke depan.
"Serta memastikan program benar-benar berorientasi pada kebutuhan warga, bukan kepentingan politik atau ekonomi elite," tuturnya.
Hal senada disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji.
Artikel Terkait
Baki MBG Mengandung Lemak Babi, DPR: Alarm Serius
Soal Usulan Ganti MBG Jadi Uang Tunai, Istana Sebut Konsep Presiden Prabowo yang Terbaik
Menkeu Purbaya Ancam Alihkan Anggaran MBG yang Tak Terserap ke Bansos Beras 10 Kg
Ketua DPR Desak Pemerintah Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis karena Marak Siswa Keracunan Menu MBG
Keracunan Makanan Sudah Tak Bisa Ditolerir, KPAI Rekomendasikan Pemerintah Setop Sementara MBG