Kata Bobby Nasution soal Tunjangan DPRD Bisa Diubah Tapi Harus Lewat Kesepakatan Resmi

KONTEKS.CO.ID - Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, angkat suara soal polemik tunjangan rumah pejabat DPRD Sumut yang tengah jadi sorotan publik.

Ia menyatakan bahwa perubahan angka tunjangan bukanlah masalah, selama disepakati bersama antara Pemprov dan DPRD.

"Kalau DPR setuju, kita setuju. Karena itu semuanya memang melalui Pergub," ujar Bobby di hadapan media, Selasa 9 September 2025, usai menghadiri agenda di Aula Raja Inal Siregar, Medan.

Baca Juga: Analis Asing Soroti Kebijakan Purbaya Sebagai Menteri Keuangan, Peluang atau Risiko

Pernyataan Bobby muncul di tengah ramainya kritik soal kenaikan tunjangan pejabat di berbagai daerah.

Aksi demonstrasi bahkan terjadi di beberapa kota besar.

Namun, Bobby menegaskan, di Sumut, angka tunjangan tidak asal naik, melainkan melalui proses panjang dan melibatkan tim appraisal.

Baca Juga: Timnas Indonesia Main di Surabaya, Ini Kesan Thom Haye dan Kevin Diks

Angka Tunjangan Tidak Ditentukan Sepihak

Bobby menjelaskan, nilai tunjangan rumah tidak bisa ditentukan sepihak oleh pemerintah provinsi saja.

Menurutnya, prosesnya melibatkan tim penilai independen dan pembahasan bersama DPRD.

"Iya tentu kami mau saja mengubah kalau memang dari tim appraisal-nya dan DPR-nya sama-sama sepakat," tambah Bobby, yang juga dikenal sebagai menantu Presiden Joko Widodo.

Ia mengingatkan publik untuk tidak buru-buru menuding adanya kenaikan tunjangan tanpa dasar.

Baca Juga: Raffi Ahmad, Moreno, atau Puteri Komarudin? Calon Menpora Baru yang Lagi Panas!

Semua angka sudah melalui proses legal, termasuk lewat pengesahan di APBD dan regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub).