Apa Itu Tuntutan Rakyat 17+8, Mulai Menggaung di Media Sosial

KONTEKS.CO.ID - Gelombang aksi protes mahasiswa dan masyarakat sipil pada akhir Agustus 2025 tidak hanya diwarnai oleh orasi di jalanan, tetapi juga oleh keterlibatan sejumlah influencer.

Salah satunya adalah kreator konten Andovi Da Lopez yang bersama rekan-rekannya menggagas “17+8 Tuntutan Rakyat”.

Daftar tuntutan itu kini ramai diperbincangkan publik dan viral di media sosial. Menurut Andovi, penyusunan aspirasi tersebut dilakukan secara singkat dengan melibatkan beberapa figur publik lain, termasuk Salsa Erwin dan Jerome Polin.

“Kita panggil semua yang itu, kita bikin satu messages yang tuntutannya bisa didengar semua orang. Nah, itu phone call-nya memang sekitar 3 jam memang,” kata Andovi saat ikut aksi mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senin, 1 September 2025.

Baca Juga: Desakan Pecat Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo Menggema, Dua Nama Ini Muncul Jadi Kandidat Calon Kapolri

Pernyataan Andovi kemudian memicu respons warganet. Banyak yang menyindir bahwa kerja influencer menyusun aspirasi publik justru lebih cepat dibandingkan DPR yang selama ini dinilai lamban dalam merespons isu rakyat.

Nama “17+8” diambil dari simbol hari kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus. Andovi menyebut daftar tuntutan ini mewakili suara rakyat luas yang selama ini merasa terpinggirkan. Tidak hanya mahasiswa dan masyarakat umum, aspirasi tersebut juga banyak diunggah ulang oleh publik figur Tanah Air.

Isi 17 Tuntutan Mendesak (Deadline 5 September 2025)

Berikut beberapa poin tuntutan utama yang diminta segera dipenuhi pemerintah dan DPR:

1. Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lainnya dalam aksi 28–30 Agustus.
2. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak.
3. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, tanpa kriminalisasi.
4. Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.
5. Hentikan kekerasan oleh polisi, taati SOP pengendalian massa.
6. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
7. Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.
8. Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.
9. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
10. Tegaskan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik.
11. Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
12. Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
16. Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing. 

Baca Juga: Ojol Pakai Air Jordan dan Jaket Kinclong Ketemu Gibran, Netizen Jadi Detektif: Ngerti kan Sekarang?

Tambahan 8 Agenda Reformasi (Deadline 31 Agustus 2026). Tuntutan agenda jangka panjang yang dirancang sebagai langkah reformasi sistemik:

1. Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.

2. Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan eksekutif.

3. Rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.