Rencana itu sudah tercantum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji yang sedang dibahas bersama DPR.
“Memang ada rencana seperti itu. Usulan pembentukan Kementerian Haji sudah masuk dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Haji,” kata Prasetyo.
Ia menambahkan, pembahasan RUU juga menyentuh perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.***
Artikel Terkait
Korupsi Kuota Haji, KPK Geledah Tiga Kantor Asosiasi dan Rumah Biro Travel
KPK Sita Catatan Keuangan Jual Beli Kuota Haji Tambahan era Menag Yaqut Cholil Qoumas
Skandal Korupsi Haji Rp1 Triliun? Boyamin Saiman Serahkan Data Panas ke KPK
Skandal Korupsi Jatah Haji 2024: Istri, Anak, Pembantu, Hingga Tukang Pijat Pejabat Diduga Ikut Berangkat
Terungkap, Pemerintah Sedang Menyiapkan Pembentukan Kementerian Haji