Komisi III Desak KPK Usut Dugaan Kerugian Negara Triliunan Rupiah Terkait Bank BCA

KONTEKS.CO.ID –‎ Panitia Khusus (Pansus) DPD menumukan indikasi terjadi kerugian negara triliunan rupiah dari Bantuan Likuditas Bank Indonesi (BLBI) yang diduga melibatkan Bank BCA.

Pansus DPD mensinyalir terjadi kerugian negara hingga triliunan rupiah terkait pengalihan 51% saham Bank BCA ke Djarum Group pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Terkait temuan tersebut, Komisi III DPR akan memanggil Pansus DPD untuk mendalami temuan tersebut.

Baca Juga: Komisi III DPR Siap Bongkar Kasus BLBI BCA, Djarum Grup, Abdullah: KPK dan Pansus DPD Jangan Tumpul!

Selain itu, kata Anggota Komisi III DPR, Abdullah dikutip pada Senin, 18 Agustus 2025, pihaknya juga akan memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami [akan] lakukan rapat dengan KPK dan Pansus DPD untuk membahas kasus ini,” ujarnya.

‎Legislator dari Fraksi Pertai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, mendesak KPK mengusut temuan Pansus DPD karena kerugian negaranya sangat fantastis.

"KPK jangan tumpul untuk mengusut kasus ini," ujar Abudllah.

Baca Juga: Gregory Hendra Lembong Resmi Jadi Presiden Direktur BCA, Sah di Mata Hukum dan Siap Jalankan Visi Baru

Ia menegaskan, KPK harus mengusut dugaan koruspi BLBI yang diduga menyeret Bank BCA. Dana negara itu harus diselamatkan untuk menyejahterakan rakyat. 

Sementara itu, ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Sasmito Hadinegoro, kepada wartawan meminta Presiden Prabowo Subianto membentuk tim khsus untuk membongkar dugaan mega skandal raibnya uang rakyat.

Bahkan Sasmito menyatakan bahwa pemerintah berhak mengambil lagi 51 persen saham BCA tanpa harus membayar atau membelinya.

Pasalnya, kata dia, diduga terjadi rekayasa dalam akuisisi 51 persen saham BCA oleh Djarum Group tersebut.

Ia menyebut bahwa pada Desember 20205, nilai saham Bank BCA sebesar Rp117 triliun. Bank tersebut mempunyai utang ke negara sejumlah Rp60 triliun.