Dedi Mulyadi Sambangi KPK, KDM Bahas Soal Anggaran Agar Tak Dikorupsi dan Siswa 'Nakal'  

KONTEKS.CO.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, pada Senin 19 Mei 2025.

Pria yang kini karib disapa KDM itu menyebut, hadir ke KPK untuk membahas sejumlah program di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Di KPK, kata dia, akan bertemu dengan jajaran. Utamanya, Ujang Bahtiar dari Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 2 KPK.

Baca Juga: MD Pictures Gaet Globalgate! Film Horor Pabrik Gula Siap Tembus Pasar Global Usai Debut di Cannes 2024

Dia mengatakan soal arahan melakukan efisiensi dan merealokasikan seluruh belanja pemerintah dari belanja yang tidak penting menjadi untuk kepentingan publik.

"Terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, jaringan listrik," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Senin 19 Mei 2025.

"Itu menjadi prioritas utama kami dan kami mendapat arahan seluruh kebijakan itu nanti harus terkawal menjadi output dan benefit kepentingan masyarakat," sambungnya.

Baca Juga: Mahasiswa Undip Ubah Limbah Tahu Jadi Plastik yang Bisa Dimakan, Langsung Sabet Penghargaan

Kemudian di sektor pendidikan, sebutnya, ada Rp5 triliun lebih anggaran yang direalokasikan.

Realokasi anggaran itu mengubah belanja rutin pemerintah yang tak menyentuh langsung kepada kepentingan publik.

"Kemudian alokasi-alokasi belanja publik tapi tidak memiliki kepentingan publik. Misalnya, di dunia pendidikan, ada belanja 700 miliar lebih untuk TIK. Sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru," jelas KDM.

Lalu, realokasi anggaran menyasar dari yang semula untuk perjalanan dinas menjadi infrastruktur jalan sehingga bermanfaat bagi rakyat.