Rekayasa Lalu Lintas Demo Indonesia Gelap di Patung Kuda dan Istana

Baca Juga: Komentar Amorim setelah MU Kalah dari Tottenham Hotspur, Mulai Bicara soal Pemecatan

Aksi BEM SI digelar bersama Koalisi Masyarakat Sipil. Aksi Indonesia Gelap ini muncul karena sikap kritis mahasiswa yang menangkap keresahan masyarakat terhadap kinerja kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Koordinator Pusat BEM SI telah menginstruksikan kepada koordinator seluruh daerah di Indonesia untuk menggelar aksi serempak di daerah mereka masing-masing.

“Kami ingin menyerukan rapatkan barisan dan menyampaikan Kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengenai situasi bangsa kita hari ini makin gelap kebijakannya yang hari demi hari makin menyengsengasarakan rakyat, dimata negara kesatuan republik Indonesia UUD 45 dan Pancasila harus di implementasikan dengan sebenar-benarnya kepada rakyat Indonesia,” begitu bunyi keterangan pers BEM SI.

Baca Juga: Sri Mulyani Belajarlah dari Korsel, Demografi Korea Selatan Terancam Gegara Jeratan Pajak

“Karena itu saatnya #AdiliJokowi dan Evaluasi total kabinet merah putih yang berada di bawah pimpinannya Prabowo-Gibran.

BEM SI menginstruksikan untuk melakukan aksi serentak di seluruh daerah dan di nasional,” ujar keterangan BEM SI lagi.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) juga akan bergabung untuk mengikuti aksi di Istana Negara. mereka akan meminta pertanggungjawaban pemerintah mengenai situasi negara yang memburuk. Hal ini terjadi karena tindakan sewenang-wenang pemerintah.

Baca Juga: Kuota Jemaah Haji Khusus Tersisa 1.838 Kuota, Siapa Mau Pergi ke Tanah Suci?

Mahasiswa UI mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran. Kebijakan ini dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

Kemudian mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik dan mahasiswa meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik, tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi.

Lebih penting mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.

Baca Juga: Kena Palak Donald Trump, AS Minta 50 Persen Saham Sumber Daya Mineral Ukraina

Pemerintah juga diminta untuk berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.