"Saya sengaja dalam acara suatu komunitas yang dominan para pria, saya sengaja menyampaikan bahwa saya penganut monogami tulen,” ungkap Pramono, pada Sabtu, 1 Februari 2025.
Dia menegaskan, tidak akan ada izin untuk praktik poligami bagi ASN selama dia menjadi orang nomor satu di Jakarta.
"Selama saya menjabat, pasti tidak saya izinkan. Kurang jelas? Pasti tidak saya izinkan. Bang Doel juga nggak akan izinkan,” tegasnya.
Pramono menambahkan, ASN yang melanggar ketentuan tersebut akan dipecat. Dia menekankan kepada ASN di Jakarta agar tidak berpikir untuk melakukan poligami selama masa pemerintahannya.
Baca Juga: Adu Mahal Harga BBM Pertamina vs Shell vs BP AKR, Siapa Juara?
"Bagi saya, ASN di Jakarta jangan pernah berpikir mendapatkan poligami di era saya,” ucapnya.
Respons dari Partai Politik
Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari Ketua Fraksi NasDem Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter.
"Saya sangat setuju dengan Pak Pramono Anung untuk tidak memberikan izin kepada ASN yang berpoligami," kata Jupiter kepada wartawan, Sabtu 1 Februari 2025.
Namun, kata Jupiter, perlu adanya pertimbangan hak asasi manusia dalam kasus tertentu.
"Di satu sisi harus dipertimbangkan misalnya alasan yang mendasari ketika ASN ingin menikah lagi, seperti jika istrinya meninggal," jelasnya.
Hal senada disampaikan Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDIP Hardiyanto Kenneth.
Kata dia, ASN harus menjadi panutan bagi masyarakat.
Baca Juga: Pemerintah Batasi Pengecer Jadi Pangkalan Gas 3 Kg, Segera Penuhi Syaratnya
"ASN juga kan ada PP 94 yang mengatur disiplin PNS, PNS harus menjadi panutan, harus memberi contoh kepada masyarakat,” kata Kenneth.
Kenneth pun menyinggung soal potensi korupsi yang bisa terjadi jika ASN memiliki lebih dari satu istri.
Artikel Terkait
Update Banjir Jakarta Kamis Siang: 34 RT dan 3 Ruas Jalan, Ini Rinciannya
Pemprov Jakarta Akan Gelar Operasi Modifikasi Cuaca Demi Cegah Banjir, Begini Prosesnya
Stasiun Karet Ditutup April 2025, Tak Lagi Layani Turun dan Naik Penumpang KRL
Modifikasi Cuaca untuk Cegah Banjir di Sejumlah Wilayah di Indonesia, Ternyata Bisa Berdampak Buruk Bagi Masyarakat
Pramono Anung dan Rano Karno Belum Bisa Jadi Pemimpin Jakarta Pada 6 Februari