"Hari ini keputusan yang dipermasalahin. Besok-besok bisa kegiatan. (Misalnya) Penyalahgunaan wewenang, kan luas sekali," jelas Ferry memperingatkan Deddy.
Ferry Irwandi meyakini bahwa Deddy Corbuzier pun bisa saja dipolitisasi di masa depan.
"Om Ded kok masih berani jadi pejabat, kalo aku sih nggak. Bisa kena (kasus hukum) kapan pun," lanjutnya.
Ferry melanjutkan dengan skenario menakutkan, bagaimana jika aktivitas podcast yang dilakukan hari ini bisa menjadi masalah hukum di masa depan?
"Om Ded hari ini podcast, 8 tahun dari sekarang, who knows? Dicarinya yang lama," katanya.
Baca Juga: Selain S Line yang Viral, Ini 5 Drama Korea Populer yang Dibintangi Lee Soo Hyuk
Ia menggambarkan situasi di mana pejabat melakukan sesuatu yang niatnya baik untuk negara, tapi kemudian dipermasalahkan karena kekurangan administrasi.
"Kayak Pak Tom Lembong, nggak ada rekomendasi formal dari Kementerian Industri, ini salah, bisa dipenjara," jelas Ferry.
Menurut Ferry, vonis ini memperlihatkan betapa pejabat negara bisa sangat rentan terhadap kriminalisasi, bahkan tanpa adanya niat jahat atau keuntungan pribadi, sebagaimana yang juga disebutkan hakim dalam kasus Tom.
"Tom Lembong tahun 2016 mana tau bakal kaya gini. Dia orang pemerintah, dia menteri presiden, salah satu orang kepercayaan, siapa yang nyangka? Itu menteri loh, mantan menteri bisa kaya gitu apa lagi lu," tuturnya.
Menutup pembicaraan, Ferry mengingatkan bahwa politik sangat dinamis dan bisa berubah dalam sekejap.
Baca Juga: Resmi Diluncurkan Presiden Prabowo, Ini Logo HUT ke-80 Kemerdekaan RI dan Maknanya
Ia mencontohkan bagaimana dua rival keras seperti Prabowo dan Jokowi bisa berdamai, sehingga penilaian terhadap sosok seperti Tom Lembong juga bisa berubah seiring waktu.
"Kalau terus-terusan Pak Tom Lembong disudutkan dan dirasa pantas untuk mendapatkan hukuman seperti itu karena pilihan politiknya, itu bakal merugikan banyak orang. Siapapun bisa kena kalau kaya gini," tutup Ferry Irwandi.***
Artikel Terkait
Kuasa Hukum Pertanyakan Pertimbangan Hakim Bebankan Kelebihan Bayar Perusahaan BUMN ke Tom Lembong
Kejagung Pastikan Akan Ajukan Banding Vonis 4,5 Tahun Penjara Tom Lembong
Pakar Hukum Tata Negara: Tom Lembong Salah Arah Politik, Tak Berpihak Pada Penguasa, Bandingkan dengan Menko Zulhas
Komisi Kejaksaan Respons Tuduhan Politisasi Kasus Tom Lembong, Singgung Pengaruh dan Dukungan Politik
PN Jakpus Terima Permohonan Banding Vonis 4,5 Tahun Penjara Terhadap Tom Lembong