Jejak Kerusuhan Politik di Indonesia dari Anarkisme Reformasi 1998 Hingga Demo Algoritma 2025

Dalam situasi panas itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat menemui perwakilan ojol.

Baca Juga: Menguak Operasi Alpha di Era Orde Baru, Skenario BAIS dan Mossad Beli A-4 Skyhawk Israel untuk Pertahanan Udara Indonesia

Pertemuan viral bukan karena substansi, melainkan sepatu Air Jordan yang dipakai seorang pengemudi ojol bernama Arief.

"Disangkanya, saya TNI atau polisi. Padahal saya tukang ojek," kata Arief yang dilansir dari YouTube Kompas TV pada Rabu, 3 September 2025.

Fenomena 2025 memperlihatkan betapa cepat isu sosial bergulir di era digital. Dari satu peristiwa, opini publik bisa membesar, melahirkan gelombang protes nasional.

Istilah Anarko: Antara Stigma dan Realitas

Dalam setiap kerusuhan, polisi kerap menyebut ada "kelompok anarko" yang menyusup. Istilah ini muncul sejak demo Omnibus Law 2020 dan kembali terdengar di Pati, Bone, hingga aksi di Jakarta.

Baca Juga: Indonesia Pernah Hampir Punya Nuklir di Era Soekarno, Bikin Negara Tetangga Ketar-ketir

Kapolres Bone, AKBP Sugeng Setyo Budhi, menyatakan pada media, “Aksi disusupi oleh kelompok anarko, ini yang memicu terjadinya bentrok."

Namun akademisi menilai istilah ini sering kabur. Ruth Kinna dalam "The Beginner’s Guide to Anarchism" (2019) menjelaskan bahwa anarkisme berfokus pada keadilan sosial dan anti-hierarki, bukan sekadar kerusuhan.

Membandingkan 1998 dan 2025: Apa yang Sama, Apa yang Berbeda?

Jika dibandingkan, kerusuhan 1998 dan 2025 punya persamaan: keduanya lahir dari krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Namun konteksnya berbeda:

• 1998: krisis ekonomi akut, otoritarianisme, represi politik.
• 2025: demokrasi prosedural berjalan, tapi rakyat muak dengan gaya hidup elite, kebijakan pajak, dan tragedi aparat vs warga.

Baca Juga: Respons Pemerintah dan DPR soal 17 plus 8 Tuntutan Rakyat: Dari PHK Massal, Perlindungan Buruh hingga Reformasi

Aktor gerakan pun berbeda. Tahun 1998 digerakkan mahasiswa, sementara 2025 didominasi buruh, ojol, dan masyarakat akar rumput. Media sosial mempercepat penyebaran isu, membuat protes lebih cair dan tak terpusat.

Jika 1998 melahirkan reformasi politik, 2025 masih menyisakan pertanyaan: apakah ini hanya luapan kemarahan sesaat, atau bakal jadi momentum perubahan besar kedua?

LBH JAKARTA temukan gas air mata yang digunakan polisi terhadap massa aksi di Mako Brimob Kwitang pada 30 Agustus 2025, sudah kedaluwarsa, tercatat sejak tahun 2019 dan 2023. (X @LBH_Jakarta)

Baca Juga: Jejak 'Korupsi Sejarah' Nugroho Notosusanto di Era Orde Baru, Fadli Zon Mengikuti?