Respons Pemerintah dan DPR soal 17 plus 8 Tuntutan Rakyat: Dari PHK Massal, Perlindungan Buruh hingga Reformasi

KONTEKS.CO.ID - Isu 17 plus 8 Tuntutan Rakyat masih jadi pembicaraan panas usai aksi demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025.

Tuntutan yang beredar luas di media sosial ini mendesak pemerintah dan DPR melakukan perubahan nyata, mulai dari transparansi, reformasi hukum, hingga perlindungan rakyat kecil.

Salah satu inisiator gerakan, Abigail Limuria, menyebutkan aspirasi ini merupakan rangkuman dari berbagai kanal. Dari desakan masyarakat sipil, petisi daring, hingga suara buruh yang disuarakan dalam demo di jalanan.

Baca Juga: Brak! Tembok Masjid Gedhe Yogyakarta Roboh Dijejak Sultan HB X di Prosesi Sekaten 2025, Ribuan Warga Bersorak

Yusril: Mustahil Pemerintah Mengabaikan

Pemerintah akhirnya buka suara. Menko Kumham, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah tidak mungkin menutup telinga.

“Sebagai tuntutan rakyat, pemerintah yang mendapat amanat tentu akan merespons positif. Mustahil pemerintah mengabaikan tuntutan itu,” tegas Yusril di Jakarta pada Kamis, 4 September 2025.

Pernyataan ini menjadi sinyal awal bahwa pemerintah tidak akan menganggap remeh desakan publik yang terus menguat.

Baca Juga: Demo Besar 5 September 2025 di DPR, Suarakan 17 Plus 8 Tuntutan Rakyat: Selamatkan Indonesia!

Airlangga: Pencegahan PHK Sudah Jalan

Di sektor ekonomi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa beberapa poin tuntutan sudah sejalan dengan tugas pemerintah. Salah satunya terkait ancaman PHK massal.

“Kan ada mencegah PHK massal, itu memang sudah jadi bagian dari tugas pemerintah,” kata Airlangga di Istana, Kamis.

Selain itu, Airlangga menegaskan perlindungan buruh kontrak juga sudah mendapat atensi. “Kita sudah ada fasilitas ketenagakerjaan untuk kontrak satu tahun,” tambahnya.

Baca Juga: Komang Ayu Cahya Dewi Putuskan Mundur dari Pelatnas PBSI Usai Gemilang di Piala Uber 2024

Wiranto: Presiden Dengarkan, Tapi Bertahap

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah mendengar suara rakyat. Namun ia mengingatkan, tidak semua tuntutan bisa dipenuhi sekaligus.

“Sebagian permintaan tentu selalu didengar Presiden. Tapi tidak semua bisa serentak dipenuhi, kalau semua permintaan dipenuhi kan repot ya,” kata Wiranto.