• Senin, 22 Desember 2025

Jerome Polin Cs Suarakan 17 Plus 8 Tuntutan Rakyat, dari Reformasi DPR, Pajak hingga Tarik TNI ke Barak

Photo Author
- Senin, 1 September 2025 | 18:13 WIB
Jerome Polin, Salsa Erwina Cs rilis 17 plus 8 Tuntutan Rakyat. (Instagram @jeromepolin)
Jerome Polin, Salsa Erwina Cs rilis 17 plus 8 Tuntutan Rakyat. (Instagram @jeromepolin)

 

KONTEKS.CO.ID - Influencer matematika Jerome Polin bareng sejumlah influencer lain seperti Salsa Erwina, Andovi da Lopez, Andhyta F Utami, Abigail Limuria, dan Fathia Izzati bikin gebrakan baru.

Mereka menyusun daftar “17plus 8 Tuntutan Rakyat, Transparansi. Reformasi. Empati.” dan langsung mengunggahnya ke Instagram pada 31 Agustus 2025.

Jerome juga kasih izin daftar ini untuk disebarkan lewat berbagai platform. “Rangkuman ini berupaya menangkap esensi dari berbagai desakan rakyat yang muncul beberapa hari terakhir,” tulis Jerome dalam snapgram.

Unggahan itu langsung viral dan nyaris tiap jam makin banyak yang ikut repost.

Baca Juga: Desta Ingatkan Prabowo Jawab 17 Plus 8 Tuntutan Rakyat: Dulu Pilih Bapak karena Ada Harapan

Deadline 7 Hari: Dari Investigasi HAM Hingga Transparansi DPR

Tuntutan 7 hari yang disuarakan oleh Salsa Erwina, Jerome Polin, dan Cheryl Marella merupakan hasil rembuk suara masyarakat melalui kolom komentar serta story Instagram.

Dengan tenggat waktu hingga 5 September 2025, berikut daftar tuntutan rakyat yang mereka gaungkan:

  1. Membentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, serta seluruh korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat selama demonstrasi 28–30 Agustus 2025, dengan mandat yang jelas dan transparan.
  2. Menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, serta mengembalikan TNI ke barak.
  3. Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan serta memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.
  4. Menangkap, mengadili, dan melakukan proses hukum secara transparan terhadap anggota serta komandan yang memerintahkan dan melakukan kekerasan.
  5. Menghentikan kekerasan yang dilakukan kepolisian serta mematuhi SOP pengendalian massa.
  6. Membekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR serta membatalkan fasilitas yang baru.
  7. Mempublikasikan transparansi anggaran DPR (gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas) secara proaktif dan berkala.
  8. Menyelidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
  9. Mendorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
  10. Partai harus memecat atau memberi sanksi tegas terhadap kader yang tidak etis dan memicu amarah publik.
  11. Mengumumkan komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat di tengah krisis.
  12. Anggota DPR wajib melibatkan diri dalam dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil untuk meningkatkan partisipasi bermakna.
  13. Menegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
  14. Menyatakan komitmen publik dari TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
  15. Memastikan upah layak bagi seluruh angkatan kerja, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, hingga mitra ojol.
  16. Membuka dialog dengan serikat buruh untuk mencari solusi terkait upah minimum dan sistem outsourcing.
  17. Mengambil langkah darurat guna mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak.

Baca Juga: Selebriti Turun ke Jalan: Denny Sumargo, Lucinta Luna hingga Joko Anwar, Marah karena Nurani Tersakiti

Tuntutan 1 Tahun

Selain tuntutan jangka pendek, Jerome dan rekan influencer juga mengunggah daftar tuntutan jangka panjang dengan tenggat waktu hingga 31 Agustus 2026.

Berikut poin-poinnya:

  1. Membersihkan dan melakukan reformasi besar-besaran terhadap DPR.
  2. Mereformasi partai politik serta memperkuat pengawasan eksekutif.
  3. Menyusun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
  4. Mengesahkan dan menegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, memperkuat independensi KPK, serta memperkuat UU Tipikor.
  5. Melakukan reformasi Polri agar lebih profesional dan humanis.
  6. Mengembalikan TNI ke barak tanpa pengecualian.
  7. Memperkuat Komnas HAM serta lembaga pengawas independen.
  8. Meninjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.***

 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Rat Nugra

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X