Demo di Kantor Pusat BCA Makin Panas, Aktivis Desak Usut Skandal BLBI dan Dugaan Kebocoran Data Rekening Nasabah

Dipimpin oleh Ismail Nur Lamba, massa menuntut pengusutan ulang dugaan rekayasa akuisisi 51 persen saham BCA yang kini dikuasai Grup Djarum.

Dalam orasinya, Ismail menilai proses pengambilalihan saham itu menyisakan banyak kejanggalan yang merugikan negara.

Baca Juga: Rumor Jadi Jadi Kenyataan, Presiden Prabowo Resmi Lantik Irjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kepala BNN

“BLBI bukan hanya soal dana yang hilang, tapi juga soal siapa yang diuntungkan dari krisis ekonomi saat itu. Publik berhak tahu siapa saja yang terlibat, termasuk kemungkinan peran konglomerasi besar,” katanya lantang.

Massa juga meminta agar pihak-pihak yang diduga terlibat segera diperiksa secara terbuka.

Mereka menilai kasus BLBI adalah luka lama bangsa yang tak kunjung sembuh, dan momentum ini harus dijadikan kesempatan untuk menuntaskan keadilan.

Tekanan Publik pada Transparansi

Baca Juga: Kemenangan Indonesia atas Uni Eropa di WTO Jadi Momen Lawan Kampanye Hitam Sawit

Dua aksi dengan isu berbeda ini sama-sama menyoroti hal yang sensitif: kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan kredibilitas institusi besar.

Bagi aktivis mahasiswa, perlindungan data pribadi adalah garis merah yang tak boleh dilanggar.

Sementara bagi kelompok masyarakat sipil, kasus BLBI masih menjadi simbol ketidakberesan tata kelola ekonomi di masa lalu yang berimbas hingga kini.

Pertemuan dua isu di depan Menara BCA memperlihatkan bahwa publik semakin kritis terhadap peran perbankan besar dalam sistem ekonomi nasional.

Baca Juga: Harta Fantastis Nikita Mirzani Bocor di Persidangan, Rp1,3 Triliun Mengalir dari Bisnis hingga Endorse

Baik soal data pribadi maupun soal BLBI, keduanya sama-sama menuntut satu hal: transparansi dan akuntabilitas.

Situasi ini jelas menunjukkan bahwa tekanan publik terhadap Bank BCA tidak bisa diabaikan.

Kasus kebocoran data dan isu BLBI adalah dua wajah dari persoalan besar: hak masyarakat untuk mendapat keadilan dan kepastian hukum.