DK PBB Terbelah, China Tolak Penggunaan Kekuatan di Selat Hormuz

KONTEKS.CO.ID – Upaya internasional untuk membuka kembali pelayaran komersial di Selat Hormuz menghadapi hambatan besar.

Itu setelah China menolak rancangan resolusi Dewan Keamanan atau DK PBB yang memungkinkan penggunaan kekuatan.

Bahrain telah mengajukan draf resolusi untuk melindungi kapal dagang, tetapi Beijing menegaskan tidak akan mendukung opsi yang memberi legitimasi penggunaan senjata di kawasan itu.

Baca Juga: Presiden Terpilih Myanmar Min Aung Hlaing Digugat di Jakarta, KUHP Baru Masuk Peta Global Penegakan Hukum

Terkait draf tersebut, Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, mengungkapkan alasan pihaknya bakal melakukan veto untuk draf tersebut.

“Memberi izin penggunaan kekuatan hanya akan melegitimasi tindakan yang tidak sah dan tak terkendali, serta memicu eskalasi dengan konsekuensi serius.”

Rancangan terbaru kabarnya menghapus frasa enforcement yang mengikat.

Baca Juga: Pemerintah Batal Bangun Rusun, Kini Embuskan Janji Baru Bagi 324 KK Warga Bantaran Rel Senen

Tapi di luar itu tetap membuka jalan bagi negara-negara menggunakan segala cara yang diperlukan sesuai situasi untuk menjamin transit yang aman.

Selat Hormuz merupakan jalur vital yang mengangkut sekitar 20 persen pasokan minyak, gas, dan avtur dunia.

Medan geografisnya yang sempit dan dangkal membuat kapal sangat rentan terhadap drone, rudal, dan taktik gerilya maritim Iran.

Baca Juga: Jawara di Vietnam, Kini Richie Duta Richardo Berambisi Juara BWF Super 100

Ketegangan turut diperparah tekanan Presiden AS Donald Trump terhadap negara-negara Eropa agar mengirimkan kapal perang.

“Negara-negara yang menikmati suplai energi melalui Selat Hormuz harus menjaga jalur itu,” kata Trump.