Pesan Keras Prabowo di WEF: Indonesia Buka Investasi, tapi Supremasi Hukum Harga Mati

KONTEKS.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepastian hukum dan keadilan adalah fondasi mutlak bagi masuknya investasi global ke Indonesia. 

Pesan itu disampaikan secara lugas di hadapan para pemimpin dunia dan pelaku ekonomi internasional dalam pidatonya pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, Kamis, 22 Januari 2026.

Di forum ekonomi paling prestisius dunia tersebut, Prabowo menekankan bahwa tidak ada negara yang bisa berharap menjadi tujuan investasi jika supremasi hukum diabaikan atau diterapkan secara tebang pilih.

Baca Juga: Bertemu Raja Charles III, Prabowo Tegaskan Komitmen RI Selamatkan Gajah Sumatra

“Tidak akan ada iklim investasi tanpa kepastian penegakan hukum yang adil. Tidak seorang pun akan datang untuk berinvestasi di negara yang tidak taat hukum atau memiliki tradisi hukum yang meragukan,” ujarnya, mengutip laman Sekretariat Negara (Setneg) RI, Jumat, 23 Januari 2026.

Presiden menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memastikan hukum berdiri di atas segala kepentingan politik, ekonomi, maupun kekuasaan. 

Ia menyampaikan bahwa penegakan hukum tanpa pandang bulu menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar dalam arah kebijakan nasional.

Sejak awal masa pemerintahannya pada 2025, Prabowo menyatakan Indonesia secara terbuka memilih jalan konfrontatif terhadap praktik korupsi yang menggerogoti negara.

“Kami bertekad untuk memerangi korupsi ini secara langsung. Ini tantangan. Tidak banyak orang yang percaya kita bisa melakukannya, tetapi kita tidak punya pilihan. Saya tidak punya pilihan. Saya telah dilantik, saya telah disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum,” katanya.

Ungkap Praktik Ilegal di Banyak Sektor

Dalam pidatonya, Kepala Negara mengungkapkan bahwa pemerintah menemukan penyimpangan serius dalam tata kelola sumber daya strategis sejak tahun pertama pemerintahannya.

Penyalahgunaan tidak hanya terjadi di sektor energi, tetapi juga merambah hampir seluruh bidang ekonomi.

“Pada tahun pertama pemerintahan saya, kami telah menyita empat juta hektare perkebunan ilegal dan tambang ilegal. Ini luar biasa. Saya menyebut ini bukan usaha bebas, saya menyebut ini bukan pasar bebas. Saya menyebutnya secara terang-terangan ini ekonomi keserakahan, ekonomi ketamakan, ekonomi dengan praktik yang rakus,” ujar Presiden.

Baca Juga: Baru Terungkap, Masuk Dewan Perdamaian Besutan Donald Trump Ternyata Tak Gratis: Bayar Rp16,8 Triliun, Termasuk Prabowo?

Prabowo menegaskan, langkah penegakan hukum tersebut dilakukan secara terukur dan senyap, namun memberikan dampak nyata terhadap kondisi sosial-ekonomi nasional.

Salah satu capaian yang disorot adalah penurunan tingkat kemiskinan ekstrem ke level terendah dalam sejarah Indonesia.

Pemerintah, kata dia, menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem secara menyeluruh dalam empat tahun ke depan.

“Tidak ada yang lebih rentan, tidak ada yang lebih memuaskan daripada menurunkan kemiskinan dan memberantas kelaparan” ujar Kepala Negara.

“Itulah misi saya sekarang untuk membuat rakyat Indonesia yang paling miskin, yang paling lemah, tersenyum. Saya pikir sebagian dari itu adalah kita harus memerangi korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan wewenang,” tandasnya.

Pidato Prabowo di Davos mengirimkan sinyal tegas kepada dunia internasional: Indonesia terbuka terhadap investasi global, namun hanya bagi mereka yang siap beroperasi dalam kerangka hukum yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial.***