Baru Terungkap, Masuk Dewan Perdamaian Besutan Donald Trump Ternyata Tak Gratis: Bayar Rp16,8 Triliun, Termasuk Prabowo?

KONTEKS.CO.ID – Presiden AS Donald Trump telah mengundang puluhan negara untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Jalur Gaza yang berupaya menyelesaikan konflik global.

Namun ruang lingkupnya telah membuat beberapa sekutu AS khawatir, begitu pula komentar pemimpin AS bahwa dewan tersebut "mungkin" akan menggantikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dewan Perdamaian tersebut, yang diketuai tanpa batas waktu oleh Donald Trump, awalnya dirancang sebagai badan terbatas yang bertugas mengawasi rekonstruksi Gaza. Wilayah ini hancur akibat perang Israel vs Palestina selama dua tahun.

Baca Juga: IFG Perkuat Tata Kelola demi Customer Centricity: Fokus Lindungi Nasabah, Dorong Transformasi Industri Asuransi

Tetapi tujuannya telah diperluas untuk menangani konflik di seluruh dunia, dan draf piagam, yang dikirim bersamaan dengan undangan untuk bergabung, bahkan tidak menyebutkan Gaza.

Musuh AS, Rusia dan China, serta negara Belarus yang telah lama represif, termasuk di antara mereka yang diundang untuk bergabung dengan dewan tersebut.

Namun kursi tersebut tidak gratis. Untuk bisa hadir di Dewan Perdamaian, kursi tetap itu dikenakan biaya USD1 miliar atau setara Rp16,8 triliun.

Baca Juga: Vakum 15 Tahun Usai Tragedi Fukushima, Jepang Aktifkan Lagi PLTN Terbesar di Dunia

Sekutu Eropa, negara-negara Teluk yang kaya minyak, bekas republik Soviet, dan bahkan Paus pun telah menerima tawaran untuk bergabung.

Namun, upacara penandatanganan di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di resor Davos, Swiss, dihadiri kurang dari 20 negara – sebagian besar dari Timur Tengah, Asia, dan Amerika Selatan – jauh lebih sedikit daripada sekitar 35 negara yang diprediksi oleh seorang pejabat senior pemerintahan kepada wartawan awal pekan ini.

Para pemimpin Eropa tampak absen, dengan satu-satunya negara Eropa Barat yang diwakili adalah Hongaria – salah satu sekutu terdekat Rusia di Eropa.

Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menjadi salah satu kepala negara yang meneken draft perdamaian tersebut. 

Belum diketahui apakah Indonesia juga harus membayar USD1 miliar untuk bisa ikut berpartisipasi dalam dewan tersebut.

Mengutip CNN, Jumat 23 Januari 2026, berikut yang perlu diketahui tentang Dewan tersebut dan siapa yang bergabung dan siapa yang tidak.