Geram Jepang Dicap Negara Wisata Seks, PM Takaichi Janji Berangus Habis Prostitusi

KONTEKS.CO.ID - Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, berjanji akan memberantas prostitusi yang melibatkan perempuan Jepang dan menyasar turis asing.

Pernyataan ini muncul setelah beberapa media asing menyebut Jepang sebagai negara wisata seks baru paling.

Takaichi menyampaikan kekhawatirannya dalam rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat Jepang pada 6 November 2025.

Baca Juga: Niat PM Jepang Takaichi Pangkas Gajinya dan Kabinet Dikritik, Dianggap 'Pola Pikir Deflasi' yang Berbahaya

Ia menyoroti meningkatnya kasus prostitusi, khususnya di Kabukicho, Tokyo, yang menjadi tujuan hiburan malam populer bagi wisatawan asing.

Kasus ini bukan sekadar laporan. Pada Juli 2025, empat perempuan ditangkap di Kabukicho karena menawarkan jasa prostitusi kepada turis asing, tulis Japan Today.

Anggota parlemen Shioumura Fumika juga menyoroti citra Jepang yang sedang tersebar di luar negeri.

“Beberapa pria asing memandang Jepang sebagai tempat membeli seks tanpa hukuman. Sistem hukum kita cenderung menghukum perempuan, sementara pembeli tidak tersentuh,” ujar Shioumura, dikutip dari Chosun Biz.

Takaichi mengakui kritik tersebut. Ia menjelaskan bahwa Undang-Undang Pencegahan Prostitusi Jepang saat ini hanya menjerat pihak yang menawarkan atau memfasilitasi prostitusi, tetapi belum ada sanksi jelas bagi pembeli.

Baca Juga: Bukan Tokyo Apalagi Jakarta, Inilah Daftar 10 Kota Paling Bahagia di Asia 2025 Versi Time Out

“Pemerintah akan meninjau aturan yang ada agar sesuai dengan kondisi sosial saat ini. Kami juga ingin mencegah keterlibatan organisasi kriminal dan melindungi martabat perempuan Jepang,” kata Takaichi, dikutip dari Asia Business Daily.

Fenomena ini muncul di tengah melonjaknya jumlah wisatawan asing. Dari Januari hingga September 2025, Jepang menerima 31,65 juta wisatawan mancanegara, naik 17,7 persen dibanding tahun sebelumnya.

Lonjakan ini didorong oleh melemahnya nilai yen, bertambahnya rute penerbangan, dan pelonggaran aturan visa, menurut Kyodo News.