Klaim Serangan Militer AS Sukses Besar, Trump: Pusat Nuklir Iran Hancur

KONTEKS.CO.ID – Amerika Serikat secara resmi terlibat dalam konflik bersenjata Iran-Israel. Presiden AS Donald Trump mengklaim pusat pengembangan nuklir Iran di Fordow telah dihancurkan oleh militer AS dalam serangan yang berlangsung Sabtu malam waktu setempat.

"Semua pesawat dalam perjalanan pulang dengan selamat. Fordow sudah tidak ada," ujar Trump melalui unggahan di media sosial Truth Social, Minggu 22 Juni 2025, seraya menyampaikan ucapan selamat kepada militer AS.

Trump menyatakan bahwa serangan tersebut menyasar tiga lokasi nuklir utama Iran: Natanz, Esfahan, dan Fordow.

Baca Juga: Setelah Serangan Bom AS, Iran Nyatakan Perang

Ia merinci bahwa enam bom penghancur bunker dijatuhkan di Fordow, dan 30 rudal Tomahawk ditembakkan ke dua lokasi lainnya. Pesawat pembom siluman B-2 dikabarkan turut terlibat.

Menurut laporan Fox News dan Reuters, Natanz dan Esfahan selama ini dikenal sebagai pusat pengayaan uranium, sementara Fordow adalah fasilitas bawah tanah paling dijaga ketat oleh Iran.

"Sejumlah penuh bom dijatuhkan di lokasi utama, Fordow,”"klaim Trump.

Baca Juga: Gubernur Jatim Khofifah Minta KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Pekan Depan, Ini Alasannya

Koordinasi dengan Israel dan Respons Internasional

Serangan ini terjadi di tengah eskalasi militer besar antara Iran dan Israel. Pemerintah Israel mengonfirmasi bahwa langkah AS telah dikoordinasikan sepenuhnya dengan Tel Aviv.

Setelah serangan, Trump juga dilaporkan berbicara langsung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

CBS News mengabarkan bahwa sebelum serangan, AS menghubungi Iran secara diplomatis untuk menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak ditujukan untuk perubahan rezim. Namun, ketegangan tetap memuncak.

Baca Juga: Klarifikasi Sekjen MPR: Tidak Ada Keterlibatan Pimpinan dalam Dugaan Gratifikasi

Kecaman dan Ketegangan di Kongres

Di dalam negeri, sejumlah anggota Kongres AS, baik dari Partai Demokrat maupun sebagian Republik, mengkritik langkah Trump karena dilakukan tanpa persetujuan legislatif.

“Keputusan ini bisa menyeret AS ke konflik regional yang lebih luas tanpa proses konstitusional,” ujar seorang anggota parlemen dari Partai Demokrat.