Trump Jual Gold Card Visa Seharga Rp83 Miliar untuk WNA Kaya Raya: Jalan Tol Jadi Warga Amerika

KONTEKS.CO.ID - Presiden AS Donald Trump meluncurkan gold card visa atau kartu emas izin tinggal yang dijual seharga USD5 juta (setara Rp83 miliar) per kepingnya.

Melalui gold card tersebut, warga negara asing (WNA) kaya raya dapat dengan mudah memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat.

Sambil memegang prototipe yang memperlihatkan wajahnya dan tulisan "Kartu Trump", presiden dari Partai Republik itu mengatakan, visa khusus itu mungkin akan tersedia dalam waktu kurang dari dua minggu.

Baca Juga: Pupuk Indonesia Genjot Efisiensi Imbasnya Distribusi Pupuk Tumbuh 30 Persen

"Saya pembeli pertama," katanya mengutip France24, Jumat 4 April 2025. "Cukup menarik, ya?"

Trump sebelumnya mengatakan, penjualan visa baru, versi mahal dari kartu hijau lama, akan mendatangkan pencipta lapangan kerja. Hal ini dapat digunakan untuk mengurangi defisit nasional AS.

Mantan taipan real estate yang mendeportasi jutaan migran ilegal sebagai prioritas masa jabatan keduanya, mengatakan, kartu baru itu akan menjadi jalan menuju kewarganegaraan AS yang sangat berharga.

Baca Juga: Harga Telur di AS Sudah 60 Persen Lebih Tinggi Gegara Kebijakan Trump, Rakyat AS Menjerit!

Pada bulan Februari lalu, Trump mengutarakan, pemerintahannya berharap bisa menjual satu juta gold card. Bahkan ia sangat "welcome" bagi oligarki Rusia yang memenuhi syarat untuk membelinya.

"Kami akan menjual kartu emas," kata Trump dari Ruang Oval. "Anda memiliki kartu hijau. Ini adalah kartu emas. Kami akan menetapkan harga untuk kartu itu sekitar USD5 juta dan itu akan memberi Anda hak istimewa kartu hijau. Ditambah lagi itu akan menjadi jalur menuju kewarganegaraan. Dan orang-orang kaya akan datang ke negara kita dengan membeli kartu ini."

Trump memprediksi jutaan kartu tersebut dapat dijual di mancanegara.

Baca Juga: Piala Asia U-17 2025: Cara Nonton Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Korea Selatan U-17 Malam Ini

Ketika ditanya apakah ia akan mempertimbangkan untuk menjual kartu tersebut kepada oligarki Rusia, Trump menjawab, "Ya, mungkin. Saya kenal beberapa oligarki Rusia yang merupakan orang-orang yang sangat baik."

Menteri Perdagangan Howard Lutnick, yang berdiri di samping Trump, mengatakan, kartu tersebut akan menggantikan program visa investor imigran EB-5 milik pemerintah.

Kartu memungkinkan investor asing untuk menyuntikkan uang ke proyek-proyek AS yang menciptakan lapangan kerja dan kemudian mengajukan visa untuk berimigrasi ke AS.

Baca Juga: Harga Telur di AS Sudah 60 Persen Lebih Tinggi Gegara Kebijakan Trump, Rakyat AS Menjerit!

"Tentu saja mereka harus melalui pemeriksaan," janji Lutnick, "Untuk memastikan mereka adalah warga global kelas dunia yang luar biasa."

Dibuat oleh Kongres pada tahun 1992, program EB-5 dapat memberikan kartu hijau kepada imigran yang melakukan investasi minimum paling sedikit USD1.050.000 atau USD800.000 di zona-zona yang secara ekonomi tertekan.

Zona ini disebut area ketenagakerjaan yang ditargetkan, untuk menciptakan lapangan kerja bagi pekerja Amerika, menurut situs web United States Citizenship and Immigration Services.

Baca Juga: Tips Perjalanan Jauh dengan Mobil Listrik saat Libur Lebaran 2025

Bisnis-bisnis yang terkait dengan Trump dan keluarganya juga telah memanfaatkan program tersebut untuk mendanai pembangunan properti besar.

Program menuai kritik bipartisan dari para anggota parlemen di Kongres selama masa jabatan pertama Trump, dengan banyak yang memperingatkan bahwa program tersebut telah menyimpang dari tujuannya dan perlu direformasi.

Pemerintahan Trump pada 2019 bergerak untuk menaikkan jumlah investasi minimum untuk area ekonomi yang ditargetkan menjadi USD900.000, dan USD1,8 juta di lokasi lain. 

Baca Juga: Drama Politik Berbulan-bulan Tamat, MK Resmi Pecat Presiden Korsel Yoon Suk-yeol

Tetapi seorang hakim federal membatalkan perubahan tersebut pada 2021. Hakim menemukan bahwa penjabat Sekretaris Keamanan Dalam Negeri yang mengesahkan aturan tersebut tidak ditunjuk dengan benar.

Program terakhir diperbarui pada 2022 selama Pemerintahan Biden, dengan persyaratan investasi minimum dinaikkan ke level saat ini. ***