Bocor, Presiden Donald Trump Teken Perintah Eksekutif Pembubaran Departemen Pendidikan AS

KONTEKS.CO.ID - Presiden AS Donald Trump merealisasikan rencananya untuk menutup atau membubarkan Departemen Pendidikan Amerika Serikat.

Rencana Trump membubarkan Departemen Pendidikan itu sudah ia gaungkan sejak hari pelantikannya sebagai Presiden AS.

Tokoh Partai Republik ini akan meneken perintah eksekutif yang menyerukan penutupan Departemen Pendidikan AS pada Kamis 20 Maret 2025, waktu setempat, menurut seorang pejabat Gedung Putih.

Baca Juga: Kementerian UMKM Gandeng Kemensos Berdayakan Masyarakat Lewat Wirausaha

Tindakan ini adalah bagian dari janji kampanye untuk menghapuskan sebuah badan yang telah lama menjadi sasaran kaum konservatif.

Pejabat tersebut berbicara dengan syarat anonim sebelum sebuah pengumuman.

Trump telah mencemooh Departemen Pendidikan sebagai pemborosan dan tercemar oleh ideologi liberal. Namun, merampungkan pembubarannya kemungkinan besar tidak mungkin dilakukan tanpa tindakan Kongres, yang membentuk departemen tersebut pada tahun 1979.

Baca Juga: Deretan Line-up dan Harga Tiket BNI Java Jazz Festival 2025: Perayaan Dua Dekade dengan Kejutan Spesial!

Sebuah lembar fakta Gedung Putih mengatakan, perintah tersebut akan mengarahkan Menteri Linda McMahon untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi penutupan Departemen Pendidikan.

Lalu mengembalikan kewenangan pendidikan ke Negara Bagian, sambil terus memastikan penyampaian layanan, program, dan manfaat yang efektif dan tanpa gangguan yang menjadi andalan warga Amerika.

Administrasi Trump telah memangkas lembaga tersebut. Tenaga kerjanya dipangkas setengah, dan telah terjadi pemotongan besar-besaran pada Kantor Hak Sipil dan Institut Ilmu Pendidikan, yang mengumpulkan data tentang kemajuan akademis negara.

Baca Juga: Preview Jepang Vs Bahrain: Samurai Biru Selangkah Lagi ke Piala Dunia 2026, Tim Tamu Siap Beri Kejutan!

Pendukung sekolah umum mengatakan, penghapusan departemen tersebut akan membuat anak-anak tertinggal dalam sistem pendidikan Amerika yang pada dasarnya tidak setara.

"Ini bukan memperbaiki pendidikan. Ini memastikan jutaan anak tidak akan pernah mendapatkan kesempatan yang adil. Dan kami tidak akan membiarkan itu terjadi tanpa perlawanan," kata National Parents Union dalam sebuah pernyataan.

Gedung Putih belum menjelaskan secara resmi fungsi departemen mana yang dapat diserahkan ke departemen lain, atau dihilangkan sama sekali. 

Baca Juga: RUU TNI Disahkan, Zainal Arifin Mochtar: Kesalahan Sejarah Kembali Diulang

Pada sidang konfirmasinya, McMahon mengatakan bahwa ia akan mempertahankan inisiatif inti, termasuk dana Title I untuk sekolah berpendapatan rendah dan hibah Pell untuk mahasiswa berpendapatan rendah. Sasaran administrasi, katanya, adalah "Departemen Pendidikan berfungsi lebih baik".

Departemen tersebut mengirimkan miliaran dolar per tahun ke sekolah-sekolah dan mengawasi pinjaman mahasiswa federal senilai USD1,6 triliun.

Saat ini, sebagian besar pekerjaan lembaga tersebut berkisar pada pengelolaan uang —baik portofolio pinjaman mahasiswa yang luas maupun berbagai program bantuan untuk perguruan tinggi dan distrik sekolah, mulai dari makanan sekolah hingga dukungan untuk siswa tunawisma. 

Baca Juga: RUU TNI Disahkan, Kita Jatuh di Lubang Sama Biarkan Dwifungsi ABRI Bangkit Lagi

Lembaga tersebut juga memainkan peran penting dalam mengawasi penegakan hak-hak sipil.

Pendanaan federal merupakan bagian yang relatif kecil dari anggaran sekolah umum —sekitar 14%. Uang tersebut sering kali mendukung program tambahan untuk siswa yang rentan, seperti program McKinney-Vento untuk siswa tunawisma atau Title I untuk sekolah berpendapatan rendah. ***