“Saya datang ke sini untuk mengecek langsung kepada seluruh masyarakat. Saya juga melihat secara objektif apa sebenarnya yang terjadi, dan nanti hasilnya akan dicek oleh tim saya, yaitu Inspektur Tambang,” kata Bahlil dalam keterangannya kepada media.
Klaim Tidak Ada Masalah dan Tunggu Evaluasi
Bahlil didampingi oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno.
Tri mengatakan bahwa dari hasil peninjauan awal, belum ditemukan indikasi gangguan lingkungan yang serius di area operasi tambang.
“Kita lihat juga dari atas tadi bahwa sedimentasi di area pesisir juga tidak ada. Jadi overall ini sebetulnya tambang ini nggak ada masalah,” ujar Tri.
Namun demikian, pihak Kementerian tetap menurunkan tim Inspektur Tambang untuk melakukan inspeksi mendalam di seluruh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di kawasan tersebut.
Hasil inspeksi ini nantinya akan menjadi dasar bagi Kementerian ESDM untuk menentukan langkah selanjutnya.
“Kalau secara keseluruhan, reklamasi di sini cukup bagus juga. Tapi tetap, kami tunggu laporan resmi dari Inspektur Tambang dan hasil evaluasinya, baru nanti kami eksekusi keputusan seperti apa,” lanjut Tri.
Kunjungan Menteri Bahlil Lahadalia ke Raja Ampat, Papua Barat Daya, disambut aksi protes dari warga dan aktivis lingkungan.
Mereka menolak keberadaan tambang nikel yang dianggap merusak ekosistem laut dan mengancam masa depan masyarakat adat di kawasan konservasi tersebut.
Setibanya di Bandara Marinda, Waisai, puluhan massa yang terdiri dari pemuda adat, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan perwakilan lembaga masyarakat sipil sudah berkumpul.
Mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Tolak Tambang di Raja Ampat”, “Selamatkan Hutan dan Laut Kami”, serta meneriakkan yel-yel penolakan terhadap aktivitas pertambangan nikel.
“Kami datang bukan untuk membuat keributan. Kami datang karena hutan kami dihancurkan, laut kami tercemar, dan suara masyarakat adat diabaikan,” kata Arnold Kawei, pemuda adat dari Kampung Salio, saat ditemui di lokasi aksi.