Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih di 100 Hari Kerja Prabowo, Muncul Daftar 10 Menteri dengan Kinerja Terburuk

KONTEKS.CO.ID - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah melewati 100 hari kerjanya. Seiring denganitu, isu reshuffle kabinet mulai diperbincangkan.

Tentu reshuffle kabinet ini tetap menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo. Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengakui belum mengetahui informasi akan adanya reshuffle kabinet.

Muzani katanya belum bertemu dengan Presiden Prabowo dan menanyakan tentang hal tersebut.

Baca Juga: Sisi Lain Tragedi Jeju Air: Mantan Bos Korporasi Bandara Korsel Ditemukan Tewas hingga Bandara Muan yang Kini Masih Ditutup

"Itu (reshuffle) kewenangan sepenuhnya ada di presiden. Saya belum tanya, saya belum ketemu," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, beberapa waktu lalu.

Selama masa kerja 100 hari ini, sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih memang sudah menjadi sorotan publik.

Sejak bekerja misalnya, atau tepatnya pada 23 Oktober 2024, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, membuat geger publik dengan undangan haul ibundanya kepada perangkat desa.

Baca Juga: 5 Bunga Pembawa Keberuntungan Tahun Ular Kayu, Wajib Ada di Rumah Saat Imlek 2025

Dia telah mengakui bahwa penggunaan kop surat kementerian dalam undangan haul itu adalah murni kesalahan administrasi.

Pada 6 November 2024, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah, yang merupakan Utusan Khusus Presiden untuk bidang Kerukunan Umat Beragama, memutuskan mundur dari jabatannya.

Gus Miftah memilih mundur setelah mendapat kritik akibat video viral di media sosial. Dia  mengolok-olok seorang penjual es teh saat mengisi acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah. Publik sampai geram dengan sikapnya itu.

Baca Juga: 3 Spot Sunrise Terbaik di Jawa Barat, Dari Puncak Guha Hingga Pantai Madasari yang Memukau

Terakhir, pada 20 Januari 2025, ratusan pegawai di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melakukan aksi damai terhadap kebijakan Mendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang memecat sejumlah pegawai secara mendadak.