AS-Iran di Ujung Eskalasi, Komisi I DPR Dorong Diplomasi Aktif dan Evakuasi WNI Jadi Prioritas

KONTEKS.CO.ID - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menyoroti meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang dinilainya berpotensi memicu eskalasi konflik terbuka.

Menurut dia, Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah strategis, terukur, dan proaktif untuk menjaga kepentingan nasional sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia.

“Situasi meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran dalam beberapa hari terakhir memang patut menjadi perhatian serius, terlebih menjelang bulan suci Ramadhan,” ujar Dave dalam keterangan tertulisnya kepada Konteks.co.id, Jumat, 30 Januari 2026.

Baca Juga: Tegas! Arab Saudi Larang Keras Wilayah Udaranya Digunakan untuk Menyerang Iran

Dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah lanjut Dave, saat ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.

Pengerahan kekuatan militer dalam jumlah besar dinilai dapat memicu salah perhitungan yang berujung pada konflik berskala luas.

RI Jangan Pasif, tapi Serius dan Terarah

Dave menekankan, Indonesia sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif dan komitmen kuat terhadap prinsip Nonblok tidak boleh bersikap pasif. Pemerintah, kata dia, harus merespons perkembangan ini secara serius dan terarah.

“Bagi Indonesia, yang sejak awal menegaskan politik luar negeri bebas aktif serta berkomitmen pada prinsip Nonblok, terdapat sejumlah hal yang perlu disikapi secara serius,” jelasnya.

Ia menilai konsistensi diplomasi Indonesia dalam mendorong perdamaian global harus terus dijaga, baik melalui kanal bilateral maupun multilateral.

Di sisi lain, dirinya juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan aspek perlindungan warga negara Indonesia yang berada di wilayah rawan konflik.

Baca Juga: Iran Peringatkan Keras Trump: AS Berani Sentuh Ali Khamenei, Kami Akan Bakar Mereka!

Menurutnya, keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan kebijakan.

“Di saat yang sama, perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di kawasan rawan, khususnya di Iran, menjadi keharusan. Kementerian Luar Negeri bersama KBRI di Teheran perlu menyiapkan langkah antisipatif, mulai dari pemetaan jumlah dan lokasi WNI hingga rencana evakuasi darurat apabila kondisi memburuk,” ujarnya.

Ia kembali menekankan bahwa keselamatan WNI tidak boleh dikompromikan dalam situasi geopolitik yang tidak menentu.