Dinilai Ancam Kebebasan Pers Liputan Bencana, AJI Kecam Pernyataan Seskab dan KSAD: Kembali ke Otoritarianisme!

Media, kata Nany, dapat merasa takut untuk menyampaikan kritik atau bahkan menarik laporan kritis terkait penanganan pascabencana.

Dampaknya, masyarakat tidak memperoleh gambaran utuh mengenai situasi yang terjadi di lapangan.

Aroma Kebangkitan Otoritarianisme

AJI Indonesia saat ini tengah melakukan studi yang menunjukkan bahwa praktik swasensor di media nasional mengalami peningkatan. Jika kondisi ini dibiarkan, kebebasan pers dinilai berada di jalur yang mengkhawatirkan.

"Jika represi terselubung terhadap media ini berlanjut, maka kebebasan pers di Indonesia bakal menghadapi tantangan serius, bahkan kembali ke praktik otoritarianisme," imbuhnya.

Dalam konteks ini, AJI menegaskan pentingnya Undang-Undang Pers sebagai fondasi utama kebebasan jurnalistik di Indonesia. Regulasi tersebut menegaskan fungsi pers sebagai penyampai informasi, kontrol sosial, dan sarana pendidikan publik, termasuk dalam situasi darurat.

"Peran jurnalis bukan memperburuk keadaan, melainkan memastikan akuntabilitas tetap berjalan ketika kekuasaan berada dalam tekanan krisis," ujar Sunu.

Sebagai respons, AJI mendesak KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Seskab Teddy Indra Wijaya untuk menarik kembali pernyataan mereka dan menyampaikan permintaan maaf kepada publik.

"Kami juga mendesak pemerintah memberi akses seluas-luas dan memberi pelindungan keamanan bagi jurnalis maupun media untuk melakukan liputan di wilayah bencana Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat," tambah dia.

Selain itu, AJI mendorong Dewan Pers untuk mengambil sikap tegas dalam melindungi jurnalis dari berbagai bentuk ancaman dan intimidasi. Para pemimpin redaksi juga diingatkan agar tetap menjaga independensi ruang redaksi.

"Para pemimpin redaksi media (didorong) untuk mempertahankan independensi ruang redaksi dan berpihak pada kepentingan publik," pungkas dia.***