Dinilai Ancam Kebebasan Pers Liputan Bencana, AJI Kecam Pernyataan Seskab dan KSAD: Kembali ke Otoritarianisme!

KONTEKS.CO.ID - Pernyataan dua pejabat tinggi negara yang meminta media untuk membatasi kritik terhadap pemerintah menuai kecaman keras dari kalangan jurnalis.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menilai seruan tersebut berpotensi menekan kebebasan pers dan melemahkan fungsi media sebagai pengawas kekuasaan, terutama di tengah situasi krisis dan bencana.

Sorotan ini muncul menyusul pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang meminta media tidak memberitakan kekurangan pemerintah.

Baca Juga: Pemerintah Dinilai Lamban Tangani Bencana Sumatra, Seskab Teddy: Hari Pertama Langsung Kerja Tanpa Sorotan Kamera

Sikap serupa juga disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang mengimbau media agar fokus pada pemberitaan positif dan tidak menggiring opini seolah-olah pemerintah tidak bekerja.

Alarm Bahaya bagi Demokrasi

Menurut AJI, pernyataan tersebut mencerminkan kecenderungan pengendalian narasi yang berbahaya bagi demokrasi.

Media dinilai seolah diarahkan untuk menutup ruang kritik, padahal kritik berbasis fakta merupakan bagian penting dari akuntabilitas pemerintahan.

Pembatasan terhadap kerja jurnalistik, baik melalui pernyataan pejabat maupun praktik di lapangan, dinilai berdampak langsung pada hak publik untuk mengetahui kondisi sebenarnya.

Ketika akses jurnalis dipersempit, data dikendalikan sepihak, dan narasi resmi dipaksakan, publik berisiko kehilangan informasi penting terkait skala kerusakan bencana, lambannya distribusi bantuan, hingga kegagalan mitigasi yang seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama.

Ketua Umum AJI Indonesia, Nany Afrida, menegaskan bahwa tekanan terhadap media masih terus berlangsung, terutama saat pemerintah berada dalam sorotan publik.

Baca Juga: Viral Baju Donasi Menumpuk di Jalanan Aceh, Warga Ngeluh Lebih Cocok Dipakai Kondangan

"Praktik intimidasi, penghalangan liputan, hingga pelabelan berita negatif menunjukkan bahwa pengontrolan narasi masih dilakukan demi citra pemerintah. Padahal, di tengah krisis, kerja jurnalistik yang bebas dan akurat justru membantu negara dalam melawan disinformasi, mempercepat respons publik, dan memastikan bantuan tepat sasaran," terang Nany dalam siaran persnya, Minggu, 21 Desember 2025.

Ia menambahkan, pernyataan KSAD dan Seskab berpotensi memperparah praktik swasensor di ruang redaksi, sebuah kecenderungan yang menurut AJI sudah mulai menguat dalam beberapa waktu terakhir.